DPPPA Malut Gelar Rakor Kota Layak Anak Tahun 2023


AKSESNEWS.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara yang di wakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ir. H. Abuhari Hamzah membuka kegiatan rapat koordinasi kota layak anak Provinsi Malut tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Maluku Utara, bertempat di Bella Hotel, Rabu (8/3/23) kemarin.

Sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ir H. Abuhari Hamzah saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, dalam upaya menjamin pemenuhan hak terhadap anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, melalui pengembangan kabupaten kota layak anak.

“Mengingat anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik itu fisik mental maupun sosial, ” ucapnya.

Lanjut Abuhari, pemerintah pusat melalui kementerian pemberdayaan perempuan, telah melaksanakan penilaian kabupaten/kota layak anak tahun 2020 dan Provinsi Maluku Utara mendapatkan tiga predikat penghargaan yaitu Kota Ternate dengan tingkat madya, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan dengan tingkat pratama.

Atas nama Gubernur, Abuhari meminta kepada seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota serta stakeholder terkait agar selalu melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi daerah kabupaten kota layak anak.

Dirinya kemudian berharap, melalui rakor ini semua pihak agar dapat memberikan informasi secara rinci tentang strategi yang telah dan akan dilaksanakan dalam mempersiapkan serta menjadikan kabupaten kota layak anak ke depan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Asisten deputi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, R.R. Sri Endah Rejeki, Fasilitator independen kabupaten kota layak anak, Hamid Patilima, Kepala Dinas PPPA Malut, Musrifah Alhadar dan para peserta rakor dari berbagai instansi terkait. (Adpim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *