AKSESNEWS.COM, TIDORE – Pemerintah kota tidore kepulauan , melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tidore Kepulauan angkat bicara terkait tudingan miring dugaan korupsi pembangunan Proyek bendungan dan irigasi di desa Maidi- Hager Kecamatan Oba Selatan tahun 2023 dalam sepekan terahir sebagaimana pernyatan Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (FORMMALUT) di sejumlah media massa.
Kepala dinas PUPR kota Tidore A Muis Husain melalui rilis whatsApp yang diterima sejumlah media, Selasa ( 18/6) sore menyampaikan bahwa apa yang disampaikan FORMMALUT merupakan sebuah informasi dan masukan yang bernilai positif bagi pemerintah kota tidore terutama dinas PUPR Tidore, namun sesungguhnya tidak semua tudingan itu benar apa lagi adanya dugaan korupsi yang dilakukan pihaknya.
“ebab pekerjaan pembangunan irigasi trans maidi tahun 2023 dengan anggaran DAK sebesar Rp, 18 milliar lebih tersebut diyakini Dinas PUPR telah sesuai dengan spek dan teknis penunjang lainya,” kata Muis
Soal ocehan FORMMALUT maupun pihak lainya di media massa maupun ruang publik bahwa pekerjaan yang dikerjakan pihak rekanan dengan kurung waktu 3 bulan bendungan sudah rusak.
“ambruk dan runtuh itu juga keliru atau tidak benar karena pihaknya selalu kontrol mulai dari rencana, sampai selesai pekerjaan masih diperhatikan selama masa pemeliharaan berlangsung hingga selesai,” ujarnya.
Persoalan banjir yang sering terjadi di maidi bukan kali pertamanya, melaikan sudah berlangsung sekian lama bukan karena bangunan itu di bangun sehingga menyebabkan banjir di pemukiman warga, olehnya itu perlu dipertegas sehingga diketahui pihak-pihak yang menyoroti persoalan pembangunan ini bahwa sering terjadnha banjir di desa maidi
maka pada saluran primer itu sering terjadi longsoran bukan bendungannya yang ambruk tapi saluran. Persoalan sering-sering terjadi banjir diarea trans itu baik sebelum adanya irigasi maupun sesudahnya itu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi.
“Soal Luapan air terjadi disekitar irigasi yang telah dibangun itu disebabkan oleh sisa-sisa tebangan kayu gelondongan maupun batang pohon yang terbawa oleh derasnya aliran air kemudian menutup pintu air bendungan sehingga terjadi limpasan aliran air kemana- mana yang menyebabkan dibeberapa titik saluran primer telah dibangun pasangan batu terjadi longsoran akan tetapi itu langsung diperbaiki oleh pihak kontraktor,” Jelas Djojo Muis sapaan akrabnya.
Meskipun demikian, Kepala dinas PUPR kota Tidore A Muis Husain memberikan apresiasi bagi teman-teman FORMMALUT dalam melalukan civic skills terhadap pemerintah daerah baik itu untuk kota Tidore maupun provinsi maluku utara pada umumnya.
“namun perlu ingat juga tidak semua adanya Force Majeure dalam sebuah pekerjaan proyek terjadi karena adanya upaya korupsi melainkan banyak faktor penyebab terjadi gagal sebuah proyek,” Paparnya(*)
