AKSESNEWS.COM, TERNATE – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), Dr. Abubakar Abdullah, menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan TP2DD se- Provinsi Malut tahun 2024.
Rakor yang berlangsung di rung Maitara Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (10/12/24), dengan tema “Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Dan Mendorong Digitalisasi Keuangan Daerah”, juga dihadiri Anggota tim TPID Provinsi Malut, para anggota tim TPID Kabupaten/Kota, para pimpinan vertikal, Kadin, Bulog Ternate.
Dikesempatan itu, Sekprov berharap semua pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk betul-betul berupaya sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.
Apalagi, Menurut Abubakar, dibulan ini akan diperhadapkan dengan agenda natal dan tahun baru, serta ketidakstabilan cuaca yang sangat buruk, maka pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menekan tingginya inflasi di daerah.
“Harus ada intervensi dari pemerintah agar bisa mengendalikan pergerakan inflasi di daerah,” ujarnya.
Pada arahan sebelumnya, Lanjut Sekprov,
Mentri Dalam Negeri telah memberikan sebuah pernyataan bahwa pejabat daerah tidak bisa mengendalikan inflasi dalam waktu tertentu, maka akan di evaluasi.
Oleh karena itu, ini merupakan sebuah formulasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk lebih fokus terhadap pengendalian inflasi. Indikator utama terjadinya inflasi yaitu mencakup semua kebutuhan masyarakat, oleh karena itu eksistensi pemerintah daerah harus betul-betul hadir dalam mengendalikan inflasi.
“Kalau kita bisa mengendalikan inflasi, berarti sama halnya kita memberikan jaminan terhadap masyarakat, pastikan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih muda, “kata Abubakar Abdullah.
Abubakar juga berharap kepada pemerintah kabupaten/kota agar sama-sama lebih serius berupaya dalam mengendalikan inflasi sehingga tidak berimbas kepada masyarakat.
Mengendalikan inflasi yaitu harus butuh keseriusan sehingga bisa mendorong percepatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Ia meminta agar pemerintah juga ikut memberikan edukasi, literasi digital dikalangan birokrasi, dan akan turun menggerakkan masyarakat secara kolektif dan masif untuk memanfaatkan digital secara baik,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pada bulan november 2024 inflasi pada Provinsi Maluku Utara adalah 0,43% (m-t-m) Oktober-November, kemudin 1,19% (y-t-d) Januari- November, (y-o-y) 2,78% November 2023-Novmber 2024, sehingga angka inflasi khususnya Maluku Utara yaitu lebih tinggi di bandingkan nasional.
Dalam kesimpulannya, lanjut Dwi Putra Indrawan, Pemerintah daerah perlu menyusun roadmap dan rencana aksi program TP2DD tahun 2025 di bulan januari dan menjalankan program berdasarkan rencana aksi yang disetujui pimpinan daerah.
“Harus melakukan kegiatan literasi kepada masyarakat secara terus menerus agar pemahaman masyarakat tentang transaksi digital merata dan mengakselerasi penerbitan Perkada tentang penggunaan KKPD, serta membuat program kampanye atau pemberian insentif kepada masyarakat untuk bertransaksi secara digital. (rl)
