AKSESNEWS.COM, TERNATE – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Anak (PPPA) melalui Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Maluku Utara (PHPPKA Malut), menggelegar Sinkronisasi Data dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Bimtek Simfoni PPA) Tahun 2024.
Kepala Dinas PPPA Malut, Musrifah Alhdar mengatakan, Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM).
Karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan perlu menjadi perhatian bersama dan sangat mendesak untuk segera ditangani oleh semua pihak. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum, “ujar Musrifah di Grand Majang Hotel Ternate, Selasa (10/2/12/24).
Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Provinsi Malut. Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 410 kasus dengan jumlah korban sebanyak 462 korban atau naik dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut hanya bersandar pada kasus yang dilaporkan, namun kenyataan di lapangan sangat mungkin lebih banyak dari itu.
Melalui kegiatan ini, kita harus bersama -sama berupaya untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Malut.
Sebab itu, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis yang efektif.
“Tanpa data yang valid dan terpercaya, kita tidak akan mampu memahami sepenuhnya kompleksitas dan skala masalah kekerasan ini, “ungkap Musrifah.
“Saya ingin menyampaikan berbepa poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini.
Pertama, Pentingnya kolaborasi data kekerasan perempuan dan Anak. Kedua, Pentingnya standar data yang seragam. Ketiga, semua instansi terkait harus menggunakan format dan definisi yang seragam dalam pengumpulan data kekerasan agar hasilnya dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional.
Ia berharap, kapasitas SDM petugas di lapangan dapat dilatih untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan kasus kekerasan secara akurat, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
Hal ini dilakukan agar Integrasi Sistem Teknologi Informasi Menggunakan platform digital yang terintegrasi, seperti SIMFONI PPA dapat dipastikan data dari berbagai daerah mudah diakses, dianalisis, dan digunakan secara real-time dengan keamanan dan kerahasiaan data-data yang dikumpulkan harus dilindungi untuk menjaga privasi korban, terutama untuk kasus yang sensitif seperti kekerasan seksual atau perdagangan anak.
Untuk itu, sagat diperlukan penguatan peran Multi-Stakeholder untuk menggalang kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, LSM, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, agar semua pihak berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data.
Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi perempuan dan anak.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan yang profesional, responsif, dan berkeadilan.
Karena itu, pemanfaatan data untuk kebijakan data yang dihasilkan harus menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program, seperti alokasi anggaran, penyusunan regulasi, dan penyediaan layanan perlindungan.
Ia berharap, semua yang berkerja dilapangan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan, “harapnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya sekaligus membuka Bimtek Simfoni PPA, Musrifah mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan perlindungan perempuan dan anak.
“Kita harus terus memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor untuk membangun komitmen bersama”ajaknya.
Semoga ni menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas sistem kita, mari kita tunjukkan komitmen penuh untuk melindungi mereka yang membutuhkan, ” ajak Musrifah sembari berharap.
Sementara, Kepala Bidang PHPPKA, Marwa Talaba saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari kedepan.
Ia berharap, usai dari pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan SDM pada Unit layanan PPPA sehingga mampu menjalankan aplikasi Simfoni PPA di masing-masing kabupaten kota di Malut.
“Semoga ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari unit pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusun kebijakan program pembangunan serta proses pengambilan keputusan yang bijak.
Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti sebanyak 50 orang yang berasal dari OPD terkait sejumlah 30 orang dan peserta Operator SIMFONI PP dari kabupaten kota sebanyak 13 orang dan peserta dari Dinas PPA provinsi sebanyak 7 orang.
Sementara, untuk narasumber berasal dari Kementerian PPPA RI, Dinas PP-PA Provinsi Malut dan Ditreskrimum Polda Malut, Kanwil Hukum dan HAM Malut dan Badan Pusat Statistik Malut, “tutup Marwa. (*)
