Tancap Gas di Awal 2026, Gubernur Sherly Satukan OPD dan Fokuskan Belanja Publik

AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka tahun 2026 dengan konsolidasi internal lintas perangkat daerah. Gubernur Sherly Tjoanda berdialog langsung dengan seluruh pimpinan OPD, pejabat administrator, pengawas, dan fungsional untuk memastikan roda pemerintahan bergerak efektif sejak awal tahun, Senin (5/1/26).

Didampingi Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, forum yang digelar di Aula Nuku Kantor Gubernur ini difokuskan pada evaluasi kinerja 2025 sekaligus penajaman arah pembangunan 2026.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa penguatan koordinasi internal menjadi kunci agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berjalan sejalan.

Capaian fiskal 2025 pun disoroti. Realisasi penerimaan daerah mencapai Rp355 miliar atau 101,4 persen dari target, sementara penyerapan APBD berada pada angka 92 persen.

Meski capaian tersebut dinilai positif, Gubernur menilai masih ada ruang perbaikan dalam memastikan belanja daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan kualitas belanja publik, khususnya pada sektor pelayanan dasar dan konektivitas wilayah.

Sejumlah isu strategis mengemuka dalam diskusi, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), skema pembiayaan kapal cepat dan feri antarwilayah, hingga kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional.

Untuk peningkatan PAD, Gubernur menekankan perlunya sinergi lintas instansi guna meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Pendekatan pendataan yang lebih akurat dan strategi penagihan yang inovatif akan menjadi fokus kebijakan ke depan.

Wakil Gubernur menambahkan, keberhasilan agenda tersebut mensyaratkan hilangnya ego sektoral di lingkungan OPD. Seluruh aparatur diminta bekerja sebagai satu sistem, bukan entitas yang berjalan sendiri-sendiri.

Penguatan pelayanan dasar ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan. Pemerintah daerah berharap langkah konsolidasi awal tahun ini mampu menjadi titik tolak peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas layanan publik sepanjang 2026. (*)