AKSESNEWS.COM, MOROTAI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku Utara mengelar penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Pulau Morotai.
Penguatan PPRG dibuka Pj Bupati yang diwakili oleh Pelaksana harian (Plt) Sekda Morotai F Revi Dara dan dihadiri Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Driver PUG (Bappeda, inspektorat, Badan Keuangan dan DPPPA) Instansi terkait serta para peserta Anggota Pokja PUG, berlangsung di Hotel Molokai Morotai, Kamis (2/3/2023) kemarin.
Pejabat Bupati Pulau Morotai dalam sambutannya yang disampaikan oleh Plt Sekda Morotai, F Revi Dara mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian PPPA RI dan Dinas PPPA Maluku Utara melaksanakan kegiatan pengurustamaaan gender (PUG) di Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung pembangunan nasional.
Bagi kami, kegiatan penguatan perencanaan dan pengembangan yang responsif berbasis gender (PPRG) merupakan entry point dari pengurustamaaan gender.
Orang nomor tiga di Pulau Morotai ini mengakui bahwa kesuksesan PPRG yang melahirkan Blue Print kebijakan yang responsif berbasis Gender adalah Milestone dasar untuk mengintervensi isu, serta permasalahan sosial berbasis gender di suatu wilayah.
“Pemerintah Daerah Morotai telah berkomitmen untuk mendukung strategi nasional (Starnas) tentang percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Tak hanya itu, Pemda Merotai juga telah mengimplementasikan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2) yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak; Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pusat pemberdayaan perempuan dan anak dalam bentuk rumah aman, “katanya.
Meski begitu, kami menyadari bahwa upaya yang kami lakukan belum sepenuhnya maksimal, namun untuk mendukung upaya PUG, Pemda Morotai juga berkolaborasi dengan organisasi perempuan yang bergerak di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi maupun keagamaan, dan hingga lembaga bantuan hukum serta pegiat isu-isu perempuan di Morotai maupun di luar Morotai.
“Melalui kegiatan hari ini, Saya berharap agar instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional dapat diperhatikan sebaik-baiknya, “pintanya.
Kami berharap forum ini telah memiliki kekhawatiran yang sama terhadap persoalan ketimpangan gender, sehingga kita dapat menyamakan visi dan misi serta persepsi untuk mendukung program PUG dalam pembangunan nasional, khususnya Kabupaten Pulau Morotai dan provinsi Maluku Utara.
Hal ini karena, persoalan gender adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya milik perempuan. Perjuangan PUG harus menjadi pusat konsentrasi kita semua.
Kita harus optimis bahwa perempuan punya kekuatan luar biasa, istigma struktural dalam kultural yang memojokkan perempuan sebagai makhluk kelas dua harus kita hancurkan.
Kita dapat belajar dari berbagai catatan sejarah seorang laksamana perempuan Malahayati yang memimpin 2000 orang pasukan Inong Balee atau (janda pahlawan yang telah Sahid) yang berperang melawan kapal-kapal dan benteng Belanda pada tahun 1959, dan berhasil.
Kita juga dapat belajar dari perjuangan Kartini, dengan surat-suratnya yang mematikan semangat juang kaum perempuan untuk meraih kemerdekaan.
Dari kedua contoh ini, jangan lantas kita berpikir bahwa kekuatan perempuan hanya berasal dari golongan darah biru.
Buruh perempuan marsinah juga dapat menjadi cerminan. Dia hanyalah seorang pekerja kasar di pabrik arloji namun karena kegigihannya dalam memperjuangkan hak anak perempuan hingga menuai ajalnya.
Kini, semangat marsinah telah menjadi spirit dari setiap perjuangan buruh perempuan di Indonesia yang terus berdetak seperti mesin penunjuk waktu.
“Saya sangat berharap persoalan perempuan tidak hanya dilihat hanya sebatas pada kepentingan kesempatan atau kepentingan akses. Lebih dari itu, persoalan perempuan adalah persoalan struktural kemasyarakatan, ekonomi politik yang harus dibongkar, direstrukturisasi sehingga mendapati posisi yang sejajar dan bermartabat.
Kegiatan penguatan perencanaan penganggaran yang responsif berbasis gender adalah pintu masuk intervensi kebijakan yang riil yang dapat melahirkan program dan kegiatan pemerintah daerah Morotai.
Untuk itu, Saya berharap Kegiatan ini tidak semata-mata menggunakan kewajiban karena ada instruksi presiden, namun sebagai penerang jalan menuju masa depan perempuan yang lebih baik kedepannya, “tutupnya.
Dikesempatan itu, Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musrifah Alhadar menyampaikan bahwa perwujudan keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda penting pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Melalui program ini, diharapkan dapat mendukung terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender, “ujarnya.
Saat ini, menurut Musrifah, peran serta kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sudah semakin meningkat. Bahkan,
berbagai kemajuan saat ini telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan PPPA.
Meski begitu, ada banyak hal yang perlu kita benahi. Salahsatunya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan di beberapa bidang strategis seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan pengambil keputusan yaitu keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif maupun yudikatif sehingga dapat memberikan perannya dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk mendorong tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak secara berkesinambungan, perlu dilakukan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender oleh para komponen perencana di setiap SKPD.
Melalui kesempatan ini, Saya berharap hendaknya para peserta dapat memanfaatkan momen ini dengan baik, saling sharing dan berbagi informasi tentang kondisi pembangunan perempuan dan anak di Maluku Utara, yang diharapkan nantinya berdampak pada peningkatan kualitas dan posisi strategis kaum perempuan.
“Saya berharap akan tercipta sinergitas dan harmonisasi arah kebijakan pembangunan gender, perempuan dan anak mulai dari tingkat nasional sampai ketingkat akar rumpu melalui pelaksanaan Penguatan PPRG tahun 2023, “pungkasnya.
Diketahui, dalama kegiatan ini menghasilkan beberapa narasumber dari Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Rinusu dan para narasumber dari Bappeda Maluku Utara, Muhammad Reza dan Fasda PUG Maluku Utara, Rusdi Arfah. (red)
Discussion about this post