AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan respon cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Atas arahan langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, jajaran Pemprov segera mengerahkan sumber daya untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dasar secara cepat dan terukur.
Melalui koordinasi Dinas Sosial, Dinas Pangan, serta dukungan BNPB Provinsi Maluku Utara, penyaluran bantuan logistik dimulai sejak Kamis, 8 Januari 2026. Bantuan utama berupa 4 ton beras disalurkan ke dua kabupaten terdampak sebagai langkah awal pemenuhan kebutuhan pangan warga pascabencana.
Tak hanya beras, Pemprov Maluku Utara juga mengirimkan berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan pengungsian, di antaranya dua unit tenda keluarga, 100 paket family kit, 30 karton mi instan, 200 kilogram gula, 120 dos telur, 120 liter minyak goreng, 144 kaleng susu kental manis, serta 32 unit palet tempat tidur. Seluruh logistik tersebut didistribusikan menggunakan kapal Basarnas guna memastikan akses ke wilayah terdampak tetap terjaga.
Tim Komunikasi Publikasi Pemprov Maluku Utara pada penanganan bencana Halbar dan Halut, Iksan R.A. Arsyad, menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan dilakukan berdasarkan arahan Gubernur agar penyaluran bantuan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Ibu Gubernur Sherly Tjoanda menginstruksikan agar pemerintah hadir secara nyata di tengah masyarakat terdampak. Melalui Dinas Sosial, Dinas Pangan, dan BNPB Provinsi Maluku Utara, bantuan logistik telah disalurkan untuk meringankan beban warga serta menjamin kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” ujar Iksan.
Ia menambahkan, Posko BNPB Provinsi Maluku Utara sementara di Desa Tongute Ternate Asal juga menerima tambahan bantuan dari Kementerian Sosial, Baznas, serta Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sebagai bentuk solidaritas lintas lembaga dan komunitas.
Selain distribusi logistik, Pemprov Maluku Utara memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pada 8 Januari 2026, digelar rapat koordinasi yang membahas percepatan pembentukan dapur umum dan posko bantuan. Seluruh penanganan teknis di lapangan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten, termasuk rencana pembukaan dapur umum di setiap desa terdampak.
Di lokasi bencana, pembersihan lingkungan pascabanjir dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, dengan dukungan TNI dan Polri, serta partisipasi organisasi komunitas seperti KKSS Kabupaten Halmahera Barat dan Irene Centre.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mengerahkan tim medis untuk memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah desa terdampak di Kecamatan Ibu, sekaligus mendirikan posko layanan kesehatan di Desa Gamlamo. Pada saat yang sama, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara bersama Balai Sungai dan Jembatan Kementerian PUPR melakukan pendataan rumah warga terdampak serta penanganan aliran sungai pascabencana sejak 7 Januari 2026.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan akan terus mengawal proses penanganan bencana hingga kondisi masyarakat kembali pulih. Arahan Gubernur Sherly Tjoanda menjadi pedoman utama agar setiap langkah pemerintah berorientasi pada keselamatan, pemulihan, dan keberlanjutan hidup masyarakat terdampak. (*)
Discussion about this post