AKSESNEWS.COM, HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor menyusul masih parahnya dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 25/KPTS/1/2026, yang memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai 14 hingga 27 Januari 2026.
Perpanjangan status ini merupakan hasil kesepakatan Rapat Pos Komando Tanggap Darurat yang digelar pada Minggu, 11 Januari 2026, setelah tim gabungan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Hasilnya menunjukkan kondisi di sejumlah desa masih jauh dari pulih. Rumah-rumah warga tertimbun material longsor, sementara akses jalan antarkecamatan rusak berat dan tidak dapat dilalui kendaraan.
“Situasi di lapangan masih membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi. Banyak wilayah yang terisolasi akibat jalan terputus dan tertimbun longsor,” ungkap salah satu pejabat di Posko Tanggap Darurat.
Status tanggap darurat diberlakukan di puluhan desa yang tersebar di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Sahu, Ibu Selatan, Ibu, Tabaru, Loloda, dan Loloda Tengah. Desa-desa tersebut merupakan wilayah dengan dampak terparah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Di Kecamatan Loloda, kondisi menjadi salah satu yang paling memprihatinkan. Sejumlah desa mengalami kerusakan berat, memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman, termasuk di Desa Kedi, yang kini menjadi pusat pengungsian warga dari Desa Totala Jaya.
Terputusnya akses jalan darat membuat distribusi bantuan menjadi tantangan besar. BPBD Halmahera Barat bersama Satpol PP terpaksa menyalurkan bantuan logistik melalui jalur laut menggunakan perahu nelayan (perahu fiber).
Bantuan yang dikirim meliputi beras, mie instan, telur, ikan sarden, minyak goreng, dan air mineral. Logistik tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga pengungsi yang hingga kini masih bergantung pada bantuan pemerintah dan relawan.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, menegaskan bahwa pengiriman bantuan lewat laut merupakan langkah darurat yang harus ditempuh.
“Beberapa ruas jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat karena tertimbun material longsor. Untuk memastikan bantuan tetap sampai, jalur laut menjadi satu-satunya pilihan saat ini,” ujar Djufri Muhammad.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Wakil Bupati Halmahera Barat turun langsung meninjau Desa Kedi, Kecamatan Loloda, untuk memastikan kondisi pengungsi serta ketersediaan logistik, pakaian, dan konsumsi.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi langsung terhadap distribusi bantuan agar tidak terjadi kekurangan maupun ketimpangan di lapangan.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara adil dan merata,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan, semangat gotong royong terus ditunjukkan. TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur dan material longsor. Pembersihan dilakukan agar warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing dari pos pengungsian.
Di Desa Soasio, Kecamatan Loloda, pembersihan tidak hanya dilakukan pada rumah warga, tetapi juga rumah ibadah. Sementara itu, dapur umum di Desa Kedi telah mulai beroperasi dan mendistribusikan makanan siap santap bagi para pengungsi, dengan melibatkan TNI dan masyarakat setempat.
Aspek kesehatan menjadi perhatian serius. Bhayangkari Polda Maluku Utara bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Malut menggelar bakti kesehatan di Posko Pengungsian Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu.
Layanan ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan para korban banjir tetap terjaga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Hingga kini, bantuan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi, dan elemen masyarakat terus berdatangan. Pemerintah daerah berharap dukungan logistik dan peralatan rumah tangga ini dapat mencukupi kebutuhan warga tidak hanya selama masa tanggap darurat, tetapi juga pada fase pemulihan pascabencana.
Bencana ini kembali menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan, kolaborasi lintas sektor, dan respons cepat menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam yang kian ekstrem. (Tim)
Discussion about this post