TERNATE – Upaya menghentikan praktik pengeboman ikan di wilayah perairan Maluku Utara kembali diperkuat melalui Forum Dialog Pemimpin Maluku Utara yang digelar di Hotel Bela, Kamis (27/11/25). Pertemuan ini menyepakati deklarasi dan langkah-langkah pengawasan baru untuk menjaga ekosistem laut.
Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menyoroti besarnya potensi kerusakan yang ditimbulkan bom ikan terhadap terumbu karang dan populasi ikan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan tim gabungan untuk memantau dan menindak pelaku, termasuk memperkuat partisipasi nelayan sebagai penjaga ruang laut.
Dari sisi kajian akademik, Direktur Eksekutif PKMK, Abdul Halim, memaparkan hasil studi internasional terkait model pengelolaan laut yang dinilai relevan untuk Maluku Utara.
Ia mencontohkan praktik pengawasan di Kroasia yang dianggap efektif dan dapat diadaptasi. PKMK juga telah memulai kerja sama dengan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Forum dialog ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari peningkatan patroli, mekanisme pelaporan masyarakat, hingga sinergi antarinstansi keamanan. Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Maluku Utara sebagai bahan penguatan kebijakan penanganan praktik bom ikan.
Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga maritim, hingga komunitas nelayan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kondisi lapangan. (*)
Discussion about this post