Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak 2024 resmi di Tutup

AKSESNEWS.COM, TERNATE – Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak, yang diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara resmi ditutup oleh Asisten III bidang administrasi umum, Asrul Gailea,SE

Kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan visi pendidikan indonesia dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila ini dilaksankan di Muara Hotel, Sabtu (28/9/24)

Sambutan Pj. Gubernur, yang dibacakan Asisten III Asrul Gailea, mengatakan program Sekolah Penggerak diinisiasi sebagai upaya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun non kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat terjadi secara luas dan terlembaga.

Dengan dasar pemikiran tersebut, lanjut Asrul, PSP dirancang sebagai program kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa melalui peningkatan kapasitas pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan penilik. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua pihak bekerja sama membangun ekosistem pendidikan melalui peningkatan mutu SDM pendidikan secara keseluruhan.

Dirinya katakan, pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah meningkatkan peran pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan dunia pendidikan.

Ia meminta perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah dalam setiap upaya perbaikan bidang pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ruang lingkup implementasi PSP adalah adanya kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan Forum Pemangku Kegiatan pada hari ini adalah dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi setiap pemangku kepentingan yang ada di Maluku Utara untuk berkolaborasi dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan,”ugkapnya.

Oleh karena itu dirinya berharap, kepada seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya dalam satu tahun, untuk kemudian menyusun rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.

Pada kesempatan yang sama, Keplapa BPMP Maluku Utara, Dr.Santoso,M.Si, mengatakan program sekolah penggerak yang dikonsepsikan untuk mengatasi kehilangan kesempatan belajar selama dua tahun ternyata menjadi sebuah referensi lahirnya kurikulum merdeka.

“Lahirnya kurikulum merdeka itu salah satu pemicunya adalah adanya ikhtiar program sekolah penggerak,” ucap Santoso.

Menurut data yang telah dilakukan diangkatan pertama menunjukan bahwa hasilnya positif sehingga di tindaklanjuti dan muncul lagi program sebagai bukti pembahasan pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang diberinama implementasi kurikulum merdeka,”ungkapnya.

Dirinya berharap program sekolah penggerak ini harus mempunyai komoditas belajar tersendiri sebagai bukti ferferensi untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan yakni pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk meningakatkan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Rektor UNNU Malut, Kadis Pendidikan Kota Ternate, Kepala Bapeda Kota Ternate, para Kepala Cabang Dinas Provinsi Malut, para Fasilitator Sekolah Penggerak Provinsi Malut, para Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2 dan 3, para pemangku pendidikan dan lainnya.(Adm)