AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Untuk merumuskan program strategis dalam pembangun pertanian di Maluku Utara (Malut), sejumlah tokoh dan instansi terkait bakal diundang untuk memberikan usulan penting pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pertanian Tahun 2026 dalam waktu dekat.
Meskipun ini merupakan agenda rutin Dinas Pertanian provinsi Malut, namun dimasa Kepemimpinan Anwar Husain, ternyata tak ada main-main, apalagi ini juga akan menjadi bagian dari program prioritas Gubernur, Serly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, untuk kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian.
“Kami akan mengundang Bappeda Malut, DPRD Malut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Malut, BPN Malut, BPS Malut dan peserta Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Pertanian dan Perencana Pertanian se-provinsi Malut serta tokoh masyarakat yang berkaitan dengan kesinambungan pembangunan pertanian di Malut, “ujar Anwar Husain, Rabu (9/7/25).
Lanjut Anwar menjelaskan, mereka yang diundang adalah untuk membahas isu strategis pertanian di Malut sekaligus menyelaraskan program Dinas Pertanian provinsi dan Kabupaten Kota se-provinsi Malut yang dipusatkan di Aula Nuku, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
“Kita bersinergi untuk mengembangkan program yang ada di Dinas Pertanian dengan menghubungkan sinergi dengan kabupaten kota di Malut. Hal Ini dilakukan untuk memastikan kepentingan besar terhadap dunia pertanian di Maluku Utara, “kata Anwar.
Lebih lanjut, jelas Anwar, program prioritas utama kami adalah swasembada pangan seperti beras dan ketersediaan terpenuhinya kebutuhan Holtikultura seperti Tomat, Cabai, Bawang Merah, dan jenis sayuran lani.
Sementara untuk sewasembada Holtikultura lainnya tak bisa ditargetkan secara maksimal, hal ini karena menyesuaikan dengan kondisi Geografis Maluku Utara dan kondisi daerah masing- masing yang tak bisa secara menyeluruh.
“Komoditi yang bisa jadi konsentrasi tersebut diantaranya, Tomat, Cabai, Bawang Merah, dan jenis sayuran lani selain seperti Kol, Wortel, dan Bawang Putih ini masih ketergantungan dari luar karena kondisi iklim yang tidak cocok di Malut, “katanya menjelaskan.
Tak hanya itu, Musrembang nanti akan juga akan dilakukan sinkronisasi Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota maupun usulan ke pemerintah pusat melalui APBN.
“Ini dilakukan sesuai usulan kita ke kegiatan APBN, ada usulan kabupaten kota dan kita melakukan verifikasi sehingga ditahun akan datang bisa menjadi lebih baik. (*)
Discussion about this post