Kemitraan ASEAN-UE Harus Dorong Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

AKSESNEWS.COM, JAKARTA –Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting saat menyampaikan pidatonya pada sesi pleno KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (UE) di Gedung Europa, Brussels, 14 Desember 2022.

Pertama, Presiden Jokowi menyerukan kemitraan ASEAN-UE harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah ancaman resesi, Presiden mendorong kebijakan yang mempermudah perdagangan dan investasi. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya terhadap proposal Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang justru berpotensi menciptakan hambatan.

Resmikan Gedung baru DPPPA Maluku Utara, Ini pesan Gubernur

“Indonesia ingin menekankan bahwa pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia secara berkeadilan. Dalam kaitan inilah Indonesia akan terus membangun industri hilirisasi,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan hanya dengan hilirisasi, Indonesia dapat melakukan lompatan kesejahteraan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong kemitraan ASEAN-UE harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Krisis energi menurut Presiden merupakan sebuah keniscayaan, namun transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan.

“Saya menghargai dukungan Uni Eropa terhadap Bali Energy Transition Roadmap yang dihasilkan KTT G20 bulan lalu. Kemitraan ASEAN-UE harus memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mendorong Kemitraan ASEAN-Uni Eropa untuk bekerja sama demi masa depan ASEAN, Uni Eropa dan dunia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

“Kerja sama yang didasari prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan,” jelas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam sesi pleno tersebut yaitu para pemimpin ASEAN dan Uni Eropa. Turut hadir pula mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (*)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden