AKSESNEWS.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, bertajuk “Peningkatan Peran Kawasan Strategis dan Pusat Pelayanan Kota dalam Mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah”.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat daerah hingga akademisi, guna menyelaraskan visi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Sofyan Saraha, M.Si, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Ini bukan hanya soal perencanaan, tetapi bagaimana setiap program dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Sofyan Saraha sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore, Ardiansyah Fauzi, menyoroti pentingnya fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa perencanaan RKPD harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
“Jangan ada program yang hanya berbasis kepentingan sesaat. Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ardiansyah juga mengkritisi rendahnya partisipasi langsung pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Menurutnya, kehadiran langsung adalah bentuk tanggung jawab moral dan politis dalam menjamin keterwakilan masyarakat.
Forum ini menjadi lebih substansial dengan kehadiran akademisi seperti Prof. Dr. Husain Alting, SH, MH, dan Dr. Suratman Sujud, SP, MP, yang memberikan perspektif berbasis data. Prof. Husain menekankan pentingnya memaksimalkan potensi kawasan strategis Tidore melalui pendekatan berbasis riset.
“Optimalisasi kawasan strategis harus memperhatikan data lokal yang komprehensif dan relevan,” ujar Prof. Husain dalam diskusinya.
Sementara itu, Dr. Suratman menyoroti pentingnya inovasi dalam pembangunan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Ia mengusulkan pengembangan ekowisata berbasis komunitas sebagai salah satu solusi.
Forum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua TP-PKK Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, Ketua DWP Hj. Nurain Ismail Dukomalamo, dan perwakilan organisasi masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam sesi dialog, beberapa peserta menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas publik di daerah terpencil. Selain itu, ada pula usulan penguatan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diharapkan dapat merumuskan strategi pembangunan yang mampu menjawab tantangan zaman. Infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi isu utama yang harus diselesaikan secara terintegrasi.(*)
