Pemkot Tidore Apresiasi Rakor Produk Hukum Daerah Yang Diselenggarakan Kemenkumham Wilayah Malut

AKSESNEWS.COM, TIDORE – Mewakili Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Sofyan Saraha menghadiri Pemantauan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah Maluku Utara Tahun 2024 serta Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang berlangsung di Ballroom Gamalama Hotel Bella Internasional Ternate, Selasa (7/5/2024).

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Sofyan Saraha saat ditemui mengatakan, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi yang positif kepada Kemenkumham Kantor Wilayah Maluku Utara karena telah menyelenggarakan Rakor untuk mengharmoniskan produk hukum daerah, dan telah membentuk gugus tugas di Wilayah Maluku Utara Tahun 2024.

“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengucapkan Apresiasi kepada Kemenkumham Kanwil Maluku Utara yang telah mengadakan kegiatan Positif ini, yang bertujuan untuk mengharmoniskan produk hukum daerah di Wilayah Maluku Utara,” Tuturnya

Sofyan Saraha juga berharap, dengan terselenggarakan kegiatan ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum pada setiap daerah dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pembangunan atau bisnis di daerah.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum, dan juga melindungi masyarakat dari dampak negatif dalam pembangunan atau bisnis di daerah, khususnya di Kota Tidore Kepulauan” Harapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku Utara Ignatius Purwanto menyampaikan, dalam kegiatan dunia usaha, selain memiliki dampak positif juga memiliki resiko pelanggaran HAM.

“Jadi apabila terjadi dugaan pelanggaran HAM di setiap daerah, maka korban perlu dijamin hak-haknya dengan mekanisme pemulihan yang efektif,” Jelasnya.

Tutur hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jendral Peraturan Undang-Undang Kemenhukham RI, Staf Ahli Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se Maluku Utara, dan Para Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Maluku Utara.(HMS)