AKSESNEWS.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, Senin (30/12/2024).
Rapat Koordinasi dengan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Zero Stunting di Kota Tidore Kepulauan” ini, dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain.
Rakor ini dihadiri oleh Ketua I TP-PKK Kota Tidore Kepulauan Ibu Hj. Rahmawati Muhammad Sinen yang juga selaku Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tidore.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh 46 peserta, terdiri dari 20 anggota TPPS tingkat Kota dan 26 anggota TPPS tingkat Kecamatan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerja keras TPPS dalam menekan angka prevalensi stunting. Berdasarkan data EPPGM, angka stunting di Kota Tidore Kepulauan saat ini berada pada 5,3%, jauh di bawah target nasional 14% pada tahun 2024. Namun demikian, angka ini tetap memerlukan perhatian serius untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran.
“Melalui sinergi semua pihak—Pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat, dan media massa—saya optimis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target Zero Stunting menuju Generasi Emas 2045,” Ungkapnya.
Selain itu, disampaikan pula pentingnya keakuratan data dalam pelaporan untuk mendukung perencanaan intervensi yang efektif. Pemerintah Kota juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan “Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)” yang baru saja diluncurkan secara nasional oleh BKKBN.
Sementara, Kepala Dinas P2KBP3A, Hasbi Marsaoly dalam laporannya mengatakan, Komitmen Tinggi Menuju Bonus Demografi 2030, TPPS berkomitmen penuh untuk merealisasikan Program Nasional Penurunan Stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Pendekatan intervensi spesifik dan sensitif menjadi prioritas utama, tidak hanya fokus pada balita tetapi juga keluarga berisiko stunting.
“Kegiatan utama yang direview dalam Rakor ini meliputi Audit Kasus Stunting; Pendampingan langsung ke keluarga berisiko stunting oleh tim pakar, dokter spesialis, dan OPD terkait, Diseminasi Hasil Audit; Identifikasi faktor risiko dan rekomendasi intervensi melibatkan Dinas Kesehatan, tim gizi, dan tim pendamping keluarga,” Jelasnya.
Selain itu, Hasbi menambahkan, Penginputan Analisis Situasi Stunting (Master Ansit): Melibatkan 13 OPD dengan koordinasi Bappeda, menghasilkan capaian 97% dan menjadikan Kota Tidore Kepulauan peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara. Rakor ini juga bertujuan untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyepakati tindak lanjut aksi bersama demi penurunan stunting yang lebih strategis.
“Dengan pelaksanaan program yang terkoordinasi dan kerjasama lintas sektor yang solid, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan optimis dapat terus mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” Pungkasnya.(*)
