AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merilis refleksi akhir tahun 2024 dan memaparkan pemrograman rencana kerja tahun 2025, bertempat di kantor DKP Malut di Sofifi, Kamis (9/1/25).
Hal ini dilakukan sebagai langkah atas hak publik untuk memperoleh informasi dalam perwujudan penyelenggaraan program pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Tak hanya itu, ini juga merupakan langkah DKP Malut untuk mengajak masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf, menjelaskan bahwa refleksi akhir tahun merupakan evaluasi Internal yang bertujuan memaparkan pencapaian pelaksanaan program sepanjang tahun 2024 serta menyampaikan usulan program prioritas tahun 2025.
Pada tahun 2024, DKP Malut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (TKU) sebagai acuan dalam melaksanakan lima program prioritas utama.
Lima Program Prioritas DKP Malut
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan 5. Program Pengelolaan Ruang Laut.
Lanjut Abdullah, dari kelima program tersebut telah memiliki target, target produksi perikanan tangkap sebesar 392.070 ton dimana pada semester I sudah tercatat realisasinya sebesar 160.149.046 ton atau sekitar 40,85 penen.
Meski begitu, dari angka realisasi produksi perikanan tangkap semester satu diprediksi bahwa capaian produksi perikanan tangkap tahun 2024 tidak akan mencapai target sesuai IKU.
Hal ini disebabkan karena beberapa faktor perubahan ikim sehingga sehingga berdampak pada migrasi ikan, faktor sosial ekonomi dan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peralihan profesi nelayan ke profesi lain, dan kebijakan perikanan yang berubah-ubah, “ujar Abdullah Assegaf menjelaskan.
Selain itu, DKP Malut juga menargetkan produksi budidaya sebesar 221.155 ton dimana per semester I tahun 2004 sudah tercatat realisasi 71.146 ton atau sekitar 32,2 persen.
Angka ini diprediksi bisa bergerak naik pada semester II, dan target volume produk olahan perikanan 31.060 ton, sementara untuk nilai ekspor perikanan Malut ditargetkan 4.140.000 USD.
Untuk nilai ekspor
Berdasarkan data dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate tercatat pada semester 1 telah mencapai 16.433.652,2 USD atau setara Rp. 266.713.821.931,53 miliar rupiah.
Untuk jenis komoditas ekspor, didalamnya terdapat jenis Tuna beku dan Tuna loin masih memainkan peran penting penyumbang terbesar nilai ekspor dibanding dengan komoditi lain dengan Singapura menjadi negara favorit tujuan ekspor para pelaku usaha perikanan Malut.
Penetapan luas kawasan konservasi yang disahkan ditargetkan bisa mencapai 90.000 hektar. Namun per Desember tahun 2024 sudah mencapai 696.683.08 hektar. Target cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dai IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daye perikanan dan kelautan adalah sebesar 47,25 persen.
Sementara Nilal Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Malut berada pada angka 101 dan 107. Angka NTN dan NTPI yang berada diatas angka 100 dapat dibaca sebagai adanya peningkatan daya beli nelayan Namun, perlu dicatat meskipun NTN dan NTPI diatas 100, hal ini tidak selalu menggambarkan kesejahteraan nelayan secara keseluruhan.
Menurunnya, angka tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas termasuk faktor-faktor seperti stabilitas harga pangan, kondisi cuaca, akses ke pasar.
Berdasarkan pelaksanaan program maupun kegiatan, DKP Malut didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN. Sumber pendanaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 31.391.884.000, Dana Alokasi Umum Rp. 68.607.629.478.00 dan dana APEN sebesar Rp. 2.031.707.000.
Dari alokasi anggaran tersebut, Abdullah berharap bisa termanfaatkan dengan baik terutama dipergunakan untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang bersifat prioritas sehingga meningkatkan daya saing dan kesejahteraan nelayan.
Menurunnya, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masih tetap berfokus pada pengembangan berbasis komoditi unggulan yakni Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC), Rumput Laut dan Udang Vaname.
Selain itu, untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan dermaga, sarana rantai dingin maupun penempatan Sentra Perikanan Terpadu (SPT) agar mempermudah aksesibilitas rantai produksi perikanan di wilayah kepulauan, “ujarnya..
Tahun ini, DKP Malut telah menggelontorkan sejumlah program pembuatan kapal ukuran kurang dari 3 GT, bantuan perahu nelayan tradisonal 6 unit, bantuan Sarana Penunjang Penangkapan Ikan, bantuan sarana produksi budidaya rumput laut, bantuan Sarana produksi Budidaya Air tawar seperti bibit ikan, obat dan pakan ikan, bantuan sarana pengolahan ikan, bantuan berupa sarana rantai dingin, dan bantuan berupa perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berupa 2 unit perahu pengawasan sumberdaya perikanan.
“Disamping program berupa bantuan, DKP Malut juga menggelar kegiatan berupa peningkatan kapasitas nelayan seperti pelatihan kompetensi awak kapal perikanan, sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), mendorong pembuat Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dengan menggelar fasilitasi kegiatan sosialisasi dan identifikasi ikas bersama dengan kantor Pertanahan dibeberapa kabupaten/kota, “papar Abdullah.
Kegiatan Pencegahan
Dalam mencegah maraknya praktek Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fisheng DKP Malut pun intens berkoordinasi dengan TNI AL, Polairud Polda Malut, dan Stasiun PSDKP Wilayah Kerja Malut.
Bahkan demi memperkuat koordinasi dan harmonisasi pengawasan sumber daya perikanan maka berapa pekan kemarin DKP Malut bersama Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut.
Dimana pada rakor tersebut turut menghadirkan pembicara seperti Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Ir. Suharta, MS Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, M.Si dan Anggota Senator DPO Dapil Malut Hasby Yusuf.
Dari sejumlah program dan kegiatan tahun 2024, DKP Malut kemudian memasang target kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 544.241.000. Hingga dipenghujung tahun 2024, capalan realisasi PAD tercatat sudah melampaui target yakni Rp. 1.023.621.287. Sumber PAD ini diperoleh dari Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp. 976.701.287 dan Perizinan Usaha Perikanan sebesar Rp. 46.920.000, ungkap Abdullah.
Melihat capaian target yang belum maksimal, DKP Malut telah mengusulkan berbagai program di tahun 2025 dengan sumber pendanaan dari APBN maupun APBD untuk bisa memenuhi target sehingga memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan.
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diantaranya Pembangunan Dermaga PP Tobelo dan PP Tidore, Pembangunan Pos Pelayanan pelabuhan perikanan, bantuan kapal berukuran 1-3 GT dan bantuan Rumpon Laut Dalam serta penyediaan data dan informasi Perikanan Tangkap.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya seperti Pembangunan sarana perbenihan Budidaya pada UPTO Budidaya dana Bantuan Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut sedangkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pengelolaan kesahatan ikan dan lingkungan.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berupe Pembangunan Coldstorag, pembangunan pabrik es, bantuan sarana rantai dingin dan bantuan sarana pengolahan. Sedangkan kegiatan non fisik yang akan dilaksanakan berupa Serifikas kelayakan pengolahan (SKP), Pelaksanaan Lomba Masak Ikan tingkat provinsi dan Nasional
4. Program Pengelolaan Ruang Laut berupa pengelolaan kawasan Konservasi, Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir berupa bantuan sarana ekonomi produktif.
5. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan berupa Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta kegiatan koordinasi kelompok masyarakat pengawasan.
Disamping pengusulan program tersebut, orang nomor satu DKP Malut juga tengah menggandeng beberapa lembaga mitra seperti Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia yang fokus menyusun Harvest Strategy Pengelolaan Perikanan Ikan Pelagis Besar (Tuna) secara berkelanjutan di WPP 713, 714 715, NGO Wildlife Conservation Society (WSC) yang fokus pada pengelolaan ikan Kakap dan Kerapu dan penetapan kawasan konservasi, dan USAID BerIKAN.
Ia berharap program pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat memperkuat tata Kelola perikanan skala kecil, tutup Abdullah. (red)
