Pemprov Malut Berkomitmen Dorong MCP Provinsi di Angka 80 persen, KPK: Belajar dari Daerah MCP Tertinggi

AKSESNEWS.COM, SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menjaga komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Dibawa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, akan  mefokuskan pada aspek pencegahan atau preventif. Secara simultan, Gubernur dan Wakil Gubernur mengemban tugas untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah V KPK, Abdul Haris, dalam rapat terbatas bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Pemprov harus gerak cepat dan berkaca pada daerah yang hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) terbaik di Indonesia.

“Saya dua tahun megang Bali—hasilnya bagus. Coba belajar ke mereka, “saran Abdul Haris.

Dihadapan KPK, herly Tjoanda mengakui bahwa Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara memerlukan pengarah yang tegas. Untuk Itu, dengan kehadiran KPK di Maluku Utara untuk memicu kinerja aparatur.

Senada, Ketua Satgas Penindakan Wilayah V KPK Prabawa Widi Nugroho menyampaikan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi kurang menaruh perhatian pada tugas pokok, terutama soal perencanaan yang terlihat sekadar menyalin format lama, tanpa inovasi. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa yang acuh tak acuh terhadap berbagai opsi yang menghindari korupsi seperti e-katalog.

“Semua mekanisme (pengadaan) sudah ada, tapi banyak ASN Masa Bodoh—membuat perencanaan juga copy-paste, “ungkap Prabawa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik fokus KPK. Satgas dan Satgas Penindakan juga menyarankan Pemprov intens berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Bali memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bagus, Semua rekomendasi (KPK) dilaksanakan. Soal pengadaan, Konsul ke LKPP, “ujar Haris.

Sebagai Komitmen untuk menjadikan Maluku Utara berih dari korupsi, Gubernur bertekad untuk mendorong pihak-pihak terkait dengan area intervenesi KPK yang memiliki nilai rendah seperti manajemen aset (70%), dan pengadaan baran dan jasa (64,67%) agar,  “berkiblat” ke Bali.

“Kami berkomitmen mendorong MCP Provinsi di angka (rata-rata) 80%. Tantangannya, ASN begitu banyak, tapi kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Kami setuju untuk belajar ke Provinsi yang punya nilai MCP terbaik, “tegas Sherly. (A)