AKSESNEWS.COM, TERNATE – Wakili Pj. Gubernur Malut, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryanti Hatari, membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi (Rakor) Capacity Bulding Tim Pengendalian Inflasi Daerah (CB TPID) se Maluku Utara tahun 2024, Kamis (5/12) di meeting room Kalamata 2 waterboom Ternate.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II, Pj. Gubernur menyampaikan, bahwa inflasi yang terkendali merupakan salah satu indikator utama kestabilan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi sangat penting, karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak yang negatif pada kondisi sosial masyarakat.
Ia menjelaskan, Provinsi Malut dengan karakteristik geografisnya, tentu memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Perbedaan aksesibilitas antar wilayah, ketergantungan pada distribusi pasokan barang dari luar daerah, serta dinamika harga komoditas, menjadi faktor yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua.
“Rakor CB TPID ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan di daerah,” ungkapnya.
Oleh karena itu lanjutnya, peningkatan kapasitas dan efektifitas TPID harus terus ditingkatkan. Peran TPID tidak hanya sebagai pengendali inflasi, tetapi juga sebagai penggerak dan menjadi garda terdepan untuk menghadirkan solusi yang nyata dan berkelanjutan.
“Esensi dari kegiatan CB TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah untuk meningkatkan kemampuan, efektifitas dan kolaborasi TPID dalam menjalankan tugas starategisnya, terutama dalam menjaga kestabilan inflasi untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, esensi penting CB TPID adalah peningkatan sumber daya manusi, baik secara teknis maupun analitik, koordinasi lebih efektif dengan memastikan bahwa peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam pengandalian inflasi berjalan selaras, serta terintegrasi suluruh program ketahanan pangan sebagai starategi pengendalian inflasi dengan mendukung produksi pangan lokal sebagai langkah stabilisasi harga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.
Disisi lain menurtnya, anggota TPID senantiasa mengembangkan inovasi yang relevan sesuai dengan kondisi lokal, kolaborasi dengan sektor swasta, dan dalam mengantisipasi tantangan eksternal hendaknya anggota TPID dapat merespon cepat dinamika global yang dapat mempengaruhi inflasi, seperti krisis pangan, perubahan iklim dan sebaginya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil rilis BPS pada 2 Desember 2024, bahwa inflasi Provinsi Malut pada November sebesar 2,77 % (Y on Y), inflasi Kota Ternate 2,82 % dan Halteng sebesar 2,62 %. Selain itu, Provinsi Malut dan Kabupaten Halteng mengalami inflasi (M to M) dengan komuditas utama penyimbang inflasi adalah ikan Selar/Tude untuk Provinsi Malut dan Tomat di Kabupaten Halteng.
“Sampai dengan November 2024, komoditas beras masih memberi andil paling besar dalam menyumbang inflasi Y to Y di Pemprov Malut dan Pemkab Halteng. Kenaikan harga ikan segar seperti ikan tude, cakalang, dan beberapa ikan lainnya kembali menyumbang inflasi Pemprov Malut. Serta kenaikan harga bawang merah akibat keterbatasan pasokan mempengaruhi inflasi Provinsi Malut, juga saat menjelang akhir tahun 2024, tercatat tarif angkutan udara di Ternate yang ikut berdampak pada inflasi Provinsi Malut,” ujarnya.
Atas nama Pemprov Malut, dirinya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Indonesia perwakilan Malut yang selalu bersama Pemprov dan kabupaten/kota untuk melaksanakan CB TPID, yang tercatat telah melakukan di Jakarta, Jabar dan Jateng, serta memfasilitasi dan mendampingi tim TPID Pemprov dan Kabupaten/Kota. Selain itu, kami juga tentuanya berterima kasih kepada pihak BPS Malut yang selalu bekerja sama dengan Pemprov dalam rangka merilis data perekonomian Malut.
Sekadar diketahui, acara yang berlangsung sehari dengan mengangkat tema ‘Peningkatan Kapasitas dan Efektivitas Dalam Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan’ itu bersumber dari dana APBD Pemprov Malut tahun 2024.
Usai acara pembukaan itu, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh, Kadis Pangan Pemprov Malut, perwakilan Bank Indonesia dan perwakilan dari BPS Malut, yang diikuti oleh peserta tim TPID Pemprov Malut dan Kabupaten/Kota serta para Asosiasi pedangan dan Distributor Kota Ternate serta tamu undangan lainnya. (Adv)
Discussion about this post