AKSESNEWS.COM, TERNATE – Pemerintah provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelegar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.
Kegiatan yang dipusatkan di Sahid Bela Ternate, Rabu (6/11/2024), dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Maluku Utara diwakili Pj Sekretaris Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah.
Sekretaris Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah dalam sambutannya menyampaikan Kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan bersama sehingga harus ditangani dalam konteks bersama pula. Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.
Abubakar Abdullah menambahkan Rapat koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penjelasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota agar secara bersama sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.
Abubakar Abdullah berharap dapat meningkatkan program-program yang lebih ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien, dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S.Adam dalam laporannya mengatakan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara tercatat 6,32 % atau 83,9 ribu jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.374.859 jiwa, angka ini menurun 0,14 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 6,46 %.
Oleh karena itu, melalui rakor kita kembali melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, untuk penyelarasan program kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dicerminkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi sekaligus mengkonfirmasi capaian penanggulangan kemiskinan di masing- masing daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Halbar, Sekot Tidore Kepulauan, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Malut, Kepala PT. POS Malut, Asisten dan Kepala OPD lingkup Malut, Kepala Bappeda Malut, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, para pimpinan instansi vertikal, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Malut, serta para peserta Rakor. (A)
Discussion about this post