TERNATE – Pj. Gubernur Maluku Utara, Drs. Syamsuddin Abdulkadir,M.Si menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 Kepada Satuan Kerja Perangkat daerah dan instansi vertikal di Wilayah Provinsi Maluku Utara.
Dalam Pidato tertulis Presiden Prabowo Subianto, Pj Gubernur mengatakan, kondisi perekonomian global masih bergerak sangat dinamis dan penuh tantangan. Tensi geopolitik yang meningkat, perang dagang, proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia serta meningkatkan risiko ketidakpastian, harus diwaspadai dan dimitigasi.Tantangan tersebut berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan penerimaan negara.
Dikatakan, APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga “Stabilitas, Inklusivitas dan Keberlanjutan”. Oleh karena itu, APBN dijaga tetap sehat dan kredibel melalui upaya collecting more, spending better dan financing innovatively, ujarnya. Di samping itu, belanja negara harus dilakukan secara cermat sesuai prioritas, efektif, dan efisien.
Fokus belanja pada APBN tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a) Belanja difokuskan melalui penguatan bidang- bidang pembangunan prioritas untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.
b) Belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi;
c) Subsidi dan perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, agar memastikan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD tahun 2025 harus efisien dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat seluruh daerah.
Untuk itu, kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk:
a) Peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal Pemerintah Pusat dan daerah;
b) Pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah (mendorong pemerataan, dan kesejahteraan);
c) Perbaikan kualitas belanja APBD;
d) Penguatan local taxing power, serta
e) Pengembangan pembiayaan inovatif.
Pj Gubernur menjelaskan, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 kualitas SDM perlu terus ditingkatkan. Kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah harus menjadi prioritas yang utama.
“Kita akan mendorong transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan,
serta mendorong
pertumbuhan ekonomi, “ujarnya.
Di samping itu, ketahanan pangan dan energi harus diwujudkan melalui swasembada pangan dan kemandirian energi. Hilirisasi akan dilakukan melalui penguatan industri dan peningkatan nilai tambah komoditas. Ketersediaan perumahan yang layak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
“Terkait dengan hal tersebut, Presiden menginstruksikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Anggaran Pendidikan melalui beberapa Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah agar direviu dan ditata kembali khususnya yang dimanfaatkan untuk membangun sarana-prasarana sekolah/kampus dan untuk operasional sekolah.
b. Anggaran Infrastruktur melalui beberapa Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah agar dikaji kembali, diefisienkan dan dioptimalkan, terutama yang dimanfaatkan untuk pembanguna infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, konektivitas, komunikasi infrastruktur lainnya.
c. Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melakukan reviu dan penajaman anggaran infrastruktur sesuai prioritas, termasuk menata kembali (reprioritisasi) untuk mendukung capaian target pembangunan.
d. Belanja pembangunan infrastruktur agar dikaji dan dievaluasi, untuk dilakukan kerja sama swasta dan direncanakan dengan baik sehingga
infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat maksimal dan produktif.
f. Seluruh reviu dan penataan kembali Anggaran Infrastruktur tersebut agar dilakukan bersama- sama dengan Menteri Koordinator terkait untuk selanjutnya nanti akan diputuskan oleh Presiden.
g. Alokasi Dana Desa untuk Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal ditata kembali peruntukannya sehingga lebih mendukung bidang-bidang pembangunan prioritas.
h. Agar belanja lebih efisien dan terarah pada pencapaian prioritas, belanja K/L agar terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, termasuk perjalanan dinas paket meeting, saya meminta agar dilakukan penghematan 50%.
“Saya menginginkan pemerintahan yang bersih. Bersih dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan, ungkapnya.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Kementerian/Lembaga. harus saling bersinergi dan menguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, jelasnya.
“InsyaAllah harapan kita untuk menjaga amanat rakyat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat kita raih bersama. Ekonomi Indonesia bangkit dan semakin maju.” Pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 kepada Perwakilan Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Malut secara simbolis, Demo peserta mengakses DIPA tahun 2025 menggunakan QR Kode, penandatanganan Pakta Integritas serta penyerahan penghargaan oleh Pj Gubernur kategori IKPA, (DIGIPAY, KKP, CMS) serta TKD terbaik, serta penyerahan penghargaan oleh Kakanwil DJPB Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata kepada mitra strategis.
Hadir dalam kegiatan ini, Forkompinda Malut, Para Bupati/Walikota Se Maluku Utara, pimpinan OPD Lingkup Provinsi Malut, Pimpinan instansi vertikal, Rektor Unkhair serta undangan lainnya. (Adm)
Discussion about this post