ADVERTISEMENT
Aksesnews.com
Rabu, November 18, 2026
No Result
View All Result
  • Nasional
    • Jakarta
    • Maluku
    • Maluku Utara
  • Daerah
    • Kota Ternate
    • Halmahera Selatan
    • Sofifi
    • Tidore
  • Pemerintahan
    • DPRD
  • Politik
  • Advektorial
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Opini
  • Ragam
  • Pendidikan
Morning News
  • Beranda
  • Dprd
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Ragam
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Berita

Kepemimpinan AGK di Kritik DPRD Maluku Utara

Redaksi by Redaksi
Selasa,11 Juli 2023
A A

AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Disisa waktu masa kepemimpinan Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) dinilai akan meninggalkan begitu banyak masalah, yang nanti diwariskan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) periode berikutnya.

Penilaian ini datang dari anggota DPRD Provinsi Malut pada kesempatan Sidang Paripurna DPRD tentang penyampaian hasil reses masa persidangan tahun 2022/2023, berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Sofifi, Senin (10/7/2023).

Dengan begitu banyak masalah yang dinilai akan ditinggalkan AGK ini, maka gubernur bergelar kiayi itu secara blak-blakan dikritik dari banyak sisi oleh anggota DPRD Provinsi Malut, bahkan dinilai AGK tidak tahu ilmu pemerintahan dan hanya paham “Nahwu Saraf” saja.

Hal tersebut masing-masing disampaikan secara beruntun oleh anggota DPRD Malut saat memberi interupsi sidang, diantaranya Jasmin Rainu selaku anggota Dewan asal dapil dua Halut Morotai ini mengatakan, bahwa utang TTP Nakes RSUD CB tengah melahirkan aksi mogok dokter.

“Sampai aksi mogok dilakukan namun tidak diselesaikan. Kemudian kejadian akhir-akhir ini Gubernur Maluku Utara mengeluarkan kebijakan yang keliru,” ujar Jamsin bernada tinggi, disampaikan dihadapan Gubernur AGK.

Menurut Jasmin, kekeliruan kebijakan Gubernur AGK, nampak ketika telah memutasikan Abdullah Assegaf selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut kemudian secara tiba-tiba dikembalikan lagi.

“Permasalahan kemudian, yakni Abdullah Assegaf begitu sudah di berhentikan dari DKP tiba-tiba di kembalikan. Ini kebijakan yang keliru telaah ketentuan tidak secara baik. Padahal hak prerogatif harus sesuai ketentuan,” tegasnya.

Politisi Demokrat ini menegaskan, kenapa hal yang sama tidak diberlakukan kepada Kepala Dinas PUPR Malut sebelumnya, yaitu Saifuddin Djuba. Karena sesuai ketentuan Saifuddin Djuba belum pantas dievaluasi, dan harus dikembalikan ke posisi semula.

“Kenapa Saifuddin Djuba tidak diberlakukan seperti itu, yaitu kembalikan Saifuddin Djuba sesuai tempatnya karena itu ketentuan. Sebab dia belum layak dievaluasi ini aspirasi masyarakat yang harus disampaikan, dan ini objektif sesuai surat dari KASN,” jelas Jasmin.

Masalah berikut dibeberkan Ruslan Kubais yang mengatakan, bahwa hasil reses yang sudah disampaikan, diharapkan para Pimpinan OPD Pemprov Malut bisa mendengar dan memasukkan dalam perencanaan APBD.

Disamping itu Ruslan jugamenilai jika Gubernur AGK hanya fokus ke mutasi Kabinet, pdahal masalah utang daerah yang begitu besar nominal uangnya tidak mampu diatasi, utamanya adalah utang TTP Nakes dan Guru Honorer Daerah.

“Kami meminta kepada saudara Gubernur untuk menyelesaikan utang yang ada, utang yang menyandra Pemprov kita, yakni utang Nakes utang Guru Honda. Jangan dulu gonta-ganti Kabinet, dan jangan mewariskan utang di pemerintah selanjutnya,” tegas Ruslan.

Lebih lanjut soal utang, disampaikan oleh Ketua Komisi IV Hariyadi Ahmad, bahwa gubernur mesti fokus terhadap persoalan RSUD CB terutama utang TTP nakes, karena masalah ini butuh kebijakan gubernur untuk menyelesaikannya.

“Beberapa hari lalu ada mogok dokter, dan bayangkan ada saudara kami datang dari Patani tidak mendapat pelayanan karena aksi mogok itu,” ujar politisi PBB Maluku Utara ini.

Menurut dewan dapil III ini, persoalan yang kedua ialah menyangut utang obat-obatan yang bayangkan saja nilainya begitu besar mencapai Rp. 14 Miliar. Padahal diketahui bersama kalau rumah sakit adalah objek vital negara.

“Ini Pelayanan dasar kalau lumpuh tentu masyarakat jadi korban, maka kepada gubernur dan para dewan baiknya duduk bersama menyelamatkan RSUD CB Ternate. Pak Gubernur kita harus seriusi masalah ini,” tandasnya.

Sedikit berbeda, Wahda Z. Imam melayangkan penilaian jika Gubernur AGK selama 20 tahun memimpin daerah telah diketahui jika tidak mengerti ilmu pemerintahan daerah. Jadi coba difasilitasi dan jangan menuduh gubernur begini begitu.

“Perlu saya ingatkan bahwa saudara Gubernur selama 10 tahun memimpin daerah kita sudah tahu kalau Ilmu untuk pengelolaan daerah itu beliau tidak mengerti, karena sekolah saja diluar tidak didalam negeri. Ilmu nahwu saraf boleh,” ungkap Wahda.

Disaat yang sama Husni Bopeng menuturkan, bahwa LKPJ kemarin pihaknya menemukan banyak utang, baik dipihak ketiga, utang TTP Nakes dan masih banyak lagi, maka dirinya langsung mengusulkan kepada Pimpinan DPRD supaya membentuk Pansus Utang.

Selanjutnya Laode Ombe juga memberikan interupsi, menengarai persoalan yang ada di dapil V, bahwa Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu masih berstatus sebagai kabupaten tertinggal, dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Pak Gubernur kami di Sula dan Taliabu itu masih berstatus kabupaten tertinggal, sehingga kami di dapil lima berharap besar kepada semua OPD yg ada di provinsi untuk keroyok pembangunan dan Infrastruktur. Dimana jalan Fala ke Dofa penting dibuat karena sudah memakan korban,” ungkap Laode mengakhiri.

Zulkifli Hi. Umar juga membenarkan terkait masalah utang obat hingga puluhan miliar, hal ini pihaknya meminta untuk segera diselesaikan. Disamping aspirasi masyarakat Obi tentang pembangunan jalan disuarakan dan meminta untuk membangun jalan di Obi.

“Kepada gubernur dan para dewan pengawas RSUD CB harus duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah utang ini,” ujarnya menegaskan. (ru/ms

BACA JUGA :

Warga Obi Kini Rasakan Layanan Kesehatan Modern melalui Pustu Soligi dan Kawasi

BNI Perkenalkan Fitur Keamanan Baru, Penipuan Berkedok Telepon Kini Terbendung

Tags: DPRD

BeritaTerkait

Warga Obi Kini Rasakan Layanan Kesehatan Modern melalui Pustu Soligi dan Kawasi

Warga Obi Kini Rasakan Layanan Kesehatan Modern melalui Pustu Soligi dan Kawasi

by Redaksi
Kamis,8 Oktober 2026
0

HALSEL – Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Kawasi dan Desa Soligi membantu mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga Pulau Obi, Halmahera Selatan. Warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pemeriksaan kesehatan serta layanan ibu dan anak. Di Desa Soligi, pelayanan kesehatan ibu dan anak melibatkan tenaga kesehatan di Pustu, kader posyandu, serta dukungan sarana kesehatan dari Harita Nickel. Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Asia Hasjim, SKM., M.Kes., mengatakan bahwa sarana pendukung berupa bangunan dan peralatan medis di Pustu Soligi telah memenuhi standar. Bahkan, dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, Pustu Soligi memiliki rasio tenaga medis yang sangat memadai untuk melayani populasi desa yang kini menembus lebih dari 2.500 jiwa. "Secara standar, pelayanan dasar di tingkat desa biasanya hanya diampu oleh satu perawat atau bidan. Namun, di Pustu Soligi saat ini sudah ditunjang oleh 3 bidan. Hal ini membuat proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sangat optimal dan benar-benar sesuai standar," ujar Asia. Asia menambahkan bahwa keberhasilan penanganan kesehatan di Soligi juga sejalan dengan penguatan fasilitas medis di Desa Kawasi. Menurutnya, Pustu Kawasi hadir sebagai "Pustu Plus" dan menjadi satu-satunya fasilitas puskesmas pembantu di Halmahera Selatan yang dilengkapi dengan dokter umum serta sarana dan prasarana modern. "Pustu Kawasi merupakan satu-satunya Pustu Plus di Halmahera Selatan. Selain memiliki dokter umum, perawat, dan bidan, fasilitas ini juga sudah dilengkapi dengan layanan USG untuk pemeriksaan pada ibu hamil. Proses pelayanannya sangat baik dan sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Asia. Asia juga mengatakan bahwa sejauh ini kolaborasi program kesehatan antara Pemkab Halsel dan Harita Nickel telah berjalan dengan sangat baik. Salah satunya dibuktikan melalui keberlanjutan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga di wilayah operasional perusahaan.  Pendekatan Tradisional dan Edukasi Kesehatan Modern   Bidan Pustu Soligi, Rasna La Saria, menjelaskan bahwa saat pertama...

BNI Perkenalkan Fitur Keamanan Baru, Penipuan Berkedok Telepon Kini Terbendung

BNI Perkenalkan Fitur Keamanan Baru, Penipuan Berkedok Telepon Kini Terbendung

by Redaksi
Sabtu,4 Juli 2026
0

AKSESNEWS.COM, TERNATE - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menghadirkan inovasi baru untuk meningkatkan keamanan layanan perbankan digital...

RKPD 2027 Jadi Penentu Arah Pembangunan Inklusif Maluku Utara

RKPD 2027 Jadi Penentu Arah Pembangunan Inklusif Maluku Utara

by Redaksi
Senin,26 Januari 2026
0

AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengunci arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah...

Ketua PGRI Halteng Hadiri Konkerprov I PGRI Maluku Utara

by Redaksi
Senin,29 Desember 2025
0

Weda - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Halmahera Tengah, Sahril Taher, menghadiri Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I PGRI...

PGRI Halteng Ajak Seluruh Elemen Jaga Kamtibmas Jelang Nataru

PGRI Halteng Ajak Seluruh Elemen Jaga Kamtibmas Jelang Nataru

by Redaksi
Kamis,25 Desember 2025
0

Weda - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan...

Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Kantor BPKP di Sofifi, Dorong Transparansi Keuangan Daerah

Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Kantor BPKP di Sofifi, Dorong Transparansi Keuangan Daerah

by Redaksi
Kamis,16 Oktober 2025
0

AKSESNEWS.COM, SOFIFI  — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, Kamis (16/10/2025). Salah...

Next Post
Berada di Zona Kuning Untuk Kepatuhan dan Standar Pelayanan Publik, Sekda Malut Harap Pemerintah Daerah Tingkatkan Pelayanan Publik

Berada di Zona Kuning Untuk Kepatuhan dan Standar Pelayanan Publik, Sekda Malut Harap Pemerintah Daerah Tingkatkan Pelayanan Publik

Discussion about this post

 

 

 

 

 

 

POPULAR NEWS

Diduga Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Empat Pemuda Diringkus Satresnarkoba Polresta Tidore

Diduga Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Empat Pemuda Diringkus Satresnarkoba Polresta Tidore

Rabu,26 Agustus 2026
Bertemu Direktur Bappenas, Wawali: Sofifi Tidak Terlepas Dari Kesultanan dan Pemda Tidore Kepulauan

Bertemu Direktur Bappenas, Wawali: Sofifi Tidak Terlepas Dari Kesultanan dan Pemda Tidore Kepulauan

Kamis,23 Oktober 2025
Satresnarkoba Polresta Tidore Berhasil Amankan Tiga Pelaku Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Satresnarkoba Polresta Tidore Berhasil Amankan Tiga Pelaku Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Rabu,24 September 2025
Dua Pemuda Pengedar Narkotika Jenis Ganja Berhasil Diamankan Sat Resnarkoba Polresta Tidore

Dua Pemuda Pengedar Narkotika Jenis Ganja Berhasil Diamankan Sat Resnarkoba Polresta Tidore

Rabu,28 Januari 2026
Manajemen Baru RSUD Tidore Kepulauan Sukses Lunasi Hutang Rp2,6 Miliar Dalam Tiga Bulan

Manajemen Baru RSUD Tidore Kepulauan Sukses Lunasi Hutang Rp2,6 Miliar Dalam Tiga Bulan

Sabtu,4 April 2026

EDITOR'S PICK

Strategier för betting på Allsvenskan 2026 hos utländska spelbolag

Senin,6 Juli 2026

Kanwil Kemenag Malut Gelar Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen Malut

Kamis,9 September 2021
Trayek Angkutan Di Pelabuhan Loleo Mulai Ditertibkan Pemkot

Trayek Angkutan Di Pelabuhan Loleo Mulai Ditertibkan Pemkot

Kamis,13 April 2023
Libas Indonesia Muda 3-0, Muhammad Sinen Puji Permainan A.S Rummania

Libas Indonesia Muda 3-0, Muhammad Sinen Puji Permainan A.S Rummania

Minggu,13 April 2025
Aksesnews.com

Alamat Redaksi: Jln. Boki Nursaefa Kel. Tomagoba Kec. Tidore, kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Cyber
  • Terms of Service

No Result
View All Result
  • Nasional
    • Jakarta
    • Maluku
    • Maluku Utara
  • Daerah
    • Kota Ternate
    • Halmahera Selatan
    • Sofifi
    • Tidore
  • Pemerintahan
    • DPRD
  • Politik
  • Advektorial
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Opini
  • Ragam
  • Pendidikan