AKSESNEWS.COM, TERNATE – Pertemuan Gubernur dengan para Bupati/Walikota Se- Maluku Utara melalui Forum Kepala Daerah sebagai rangkaian dari musrembang RKPD 2026 yang diselenggarakan oleh Bappeda Malut ini menjadi agenda penting dalam mendorong arah pembangunan Provinsi Maluku Utara ke depan.
Kegiatan forum kepala daerah yang dilaksanakan di Bela Hotel (25/4) ini juga menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, Direktur Utara PT Sucofindo, Jobitriananda Hasjim dan Direktur pendapatan daerah Teguh Narutomo, serta Pimpinan OPD Malut dan kepala Bappeda dari 10 kabupaten/Kota yang ikut serta pada kegiatan ini.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan, tujuan dari pertemuan ini merupakan forum penting untuk kita mendiskusikan arah pembangunan ke depan di Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, kita harus jujur untuk melihat masalah yang dihadapi di kabupaten/kota masing-masing, terkait apa yang benar-benar diwujudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan yang mendesak saat ini kata gubernur, ialah defisit APBD dihampir 10 kabupaten/kota termasuk juga di Provinsi Maluku Utara.
Sesuai dengan paparan dari Menteri Dalam Negeri bahwa PAD Provinsi Maluku Utara dan 10 Kabupaten/Kota tergolong rendah. Provinsi Maluku Utara sendiri APBD fiskalnya rendah, nomor 7 paling bawah setelah 6 provinsi di Papua.
Kata Gubernur, Untuk tahun 2025, PAD Provinsi Maluku Utara 25 %. Hal ini disebabkan karena kita masih bergantung dari dana transfer pusat.
Begitu juga dengan 10 Kabupaten/kota di Malut PADnya lebih rendah lagi. Sula 2 %, Taliabu-Morotai 9-10 %, sementara Halteng sepertinya tertinggi 20%, Halsel 15 %, sisanya semua tergantung dana transfer daerah.
Khusus untuk daerah yang memiliki tambang seperti Halteng, Halsel dan Haltim kata Sehrly masih ada Dana Bagi Hasil (DBH) kurang lebih 1 Triliun.
Ia juga menjelaskan, diperhadapkan dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan harga pembangunan saat ini juga semakin naik jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu.
Apalagi kebutuhan mendesak infrastruktur dasar jalan dan jembatan masih banyak dibandingkan dengan kondisi PAD fiskalnya semakin sedikit.
Olehnya itu kata Sherly, melalui kesempatan pada hari ini, kami mengundang Dirjen Keuangan Daerah untuk membantu Provinsi Maluku Utara dalam rangka mengoptimalisasi PAD sekaligus membranding para OPD agar bisa menggunakan SIPD lebih optimal.
“Sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri, agar 10 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi diharapkan untuk meningkatkan PAD, “ucapnya.
Dirinya kemudian mengatakan, saat ini belanja modal kita rata-rata 15%, sisanya 60-70 % belanja pegawai, jasa dan barang. Olehnya itu, ia berharap kedepannya belanja modal lebih ditingkatkan sehingga infrastruktur dasar lebih banyak yang bisa diselesaikan.
Selain itu, Sherly juga mengingatkan kepada 10 Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan Perkada terkait Rt/Rw agar dipercepat. Mengingat untuk membutuhkan kepastian hukum dan kepastian zonasi bagi calon-calon investor yang nantinya berinvestasi.
“Dengan adanya Rt/Rw yang jelas akan membuat daya tarik bagi investasi ke depan, “pungkasnya. (A)
