AKSESNEWS.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2026.
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (24/04/25), ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Maluku Utara didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara, beserta jajaran Forkompinda.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi kepada Forkompinda atas sinergi komunikasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Forkompinda. Menurutnya, kestabilan daerah tidak bisa tercapai tanpa kerja sama yang baik antara Forkompinda dan Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, saya, menghimbau para kepala daerah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan Forkompinda di daerah masing-masing. Hal ini penting untuk mencapai stabilitas yang baik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Tujuan dari kegiatan Musrenbang RKPD 2026 ini adalah untuk mengsinkronisasi program dan meningkatkan sinergi antar-pihak.
Selain itu, ujar Serly, tujuan kita semua di sini dan tugas kami sebagai Gubernur Maluku Utara untuk memastikan bahwa program strategis nasional, termasuk program Asta Cita dari Presiden Prabowo, dapat terimplementasi dengan baik dan sinkron dengan program Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Dihadapan seluruh peserta Musrenbang RKPD, Serly membagikan program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diharapkan bisa bersinergi dengan Kabupaten/Kota, yang pertama bidang pendidikan dalam program 100 hari kerja Gubernur/Wagub membebaskan biaya komite untuk SMA,SMK/SLB yang sudah berjalan di bulan April ini.
“Prioritas saya dan Pak Sarbin, kita akan launching secara resmi pada hari pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei,” ujarnya.
Beliau juga menambahkan, kedua saat kunjungan Mendikti terjadi pembicaraan bersama antar Pemprov dengan Rektor Unkhair dan Mendikti untuk konfirmasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov untuk melaunching cipta bahasa Indonesia pintar.
Apresiasi juga kepada Pemerintah Morotai dan Halteng yang sudah melakukan beasiswa yang sama dengan universitas di Malut.
Harapannya Program di Morotai semoga terus berkelanjutan di masa pemerintahan yang baru begitu juga dengan Halteng.
Harapan saya, 8 Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara bisa mendukung terutama Haltim dan halteng yang bisa berkoordinasi, jika APBD sendiri tidak cukup bisa minta dukungan dari CSR Swasta, ucapnya.
Yang ketiga, Gubernur membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan keempat tentang infrastruktur kondisi jalan dan jembatan.
“Saya menerima sekitar 200 laporan dengan kondisi jalan dan jembatan yang memang sangat ekstrim tidak bisa dilewati, banjir, kecelakaan motor, dan mobil,” ungkapnya.
Untuk itu, Gubernur mengajak untuk mencari solusi bersama, berkomunikasi sehingga minimal 5 tahun ruas-ruas yang sering membuat kecelakaan atau yang menggangu proses mobilisasi bisa diminimalisir, datanya agar disampaikan Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota saling berkoordinasi dengan provinsi.
Dan yang terakhir adalah Perikanan dan pertanian, dengan adanya bantuan pemerintah, agar di koordinasikan dan disinkronkan ke 10 kabupaten/Kota serta Provinsi, dan untuk perikanan dan pertanian masing-masing punya program 5 tahun ke depan, pembangunannya fokus ke daerah tertentu sehingga Malut punya satu kawasan yang terukur hasilnya ada, sehingga ketika ada kunjungan Menteri, kita bisa tunjukkan hasilnya.
Begitu juga dengan Perikanan, yang sentra perikanannya sudah terbangun tahun ini, akan ada perbaikan, jadi dibuat master plan bagaimana pasnya membangun pabrik esnya, “jelasnya.
Saya mengharapkan, ke depan kita sering berkomunikasi, dan mari kita sinkronkan program karena tujuan kita sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Provinsi tidak bisa berbuat tanpa dukungan dari pemerintah 10 kabupaten/kota.
Terakhir program koperasi Merah Putih, yang di Maluku Utara jumlahnya 1300 melebihi jumlah desa di Malut 1200. Namun tidak semuanya masih beroperasi.
Oleh karena itu, Gubernur meminta kepada Kadis Koperasi dan UKM untuk melakukan uji coba dari 10, dipilih saja satu kabupaten, satu di convert diubah menjadi koperasi Merah Putih dari koperasi yang sudah ada.
Selain itu, beliau juga menyinggung tentang hutang Pemprov, serta dana bagi hasil agar jika dibayar programnya dipakai untuk mendukung Asta cita yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, demikian pesan Gubernur.
“Dokumen Musrenbang ini menghasilkan dokumen yang ditandatangani tetapi tanpa sinergitas, tanpa komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen.
Untuk itu Harapannya, dengan hasil desain yang dibangun dengan koordinasi menghasilkan output yang direalisasikan karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tutup Sherly.
Pembukaan Musrembang RKPD ini dilanjutkan dengan diskusi lintas sektor dengan Narasumber dari kementerian PPN Bappenas RI, Dirjen Bina Bangsa Kemendagri RI, serta Kemenkop dan UKM RI, serta diskusi secara daring dan luring.
Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Sarmin S Adam, berharap kegiatan Musrenbang dapat mencapai tujuan yang maksimal dalam sinkronisasi program dan kegiatan produktivitas pembangunan di Maluku Utara dengan arah kebijakan pemerintah dan sasaran pembangunan dan kegiatan hasil pembangunan kabupaten/kota.
Selain itu, untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi Maluku Utara, di saat bersamaan juga mulai mengadaptasi dan intervensi langsung program dan kegiatan prioritas dan unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kerangka kebijakan dan program unggulan tahun 2025-2026 Provinsi Malut, adalah penguatan ekonomi dan desain Sumber Daya Manusia untuk penyiapan pondasi transformasi.
Acara Musrenbang RKPD 2026 dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya, Sekda Provinsi Malut Syamsuddin Abdulkadir, Ketua TP PKK Provinsi Malut, Rusni Sarbin, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Pemda Kabupaten/Kota, Para Asisten lingkup Provinsi Malut, Para Staf Ahli, Instansi Vertikal, Akademisi, Lembaga Non Pemerintah, Mitra( Perbankan se-Malut), Ketua LSM se-Indonesia Malut, serta kurang lebih 300 peserta Musrenbang. (A)