AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menorehkan capaian kinerja gemilang selama delapan bulan kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Berbagai keberhasilan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10), di ruang Paripurna DPRD Malut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Iqbal Ruray.
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum bersejarah untuk mengenang dan mensyukuri perjalanan panjang perjuangan para pendiri serta pejuang pemekaran daerah.
“Momentum bersejarah ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang dan pengorbanan para pendiri serta pejuang pemekaran Provinsi Maluku Utara yang telah menorehkan sejarah penting bagi daerah yang kita cintai ini,” ujar Iqbal.
Menurutnya, 26 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya tersimpan kisah perjuangan dan cita-cita besar yang lahir dari semangat rakyat Maluku Utara untuk mewujudkan keadilan pembangunan.
“Ini adalah semangat yang menolak untuk menjadi penonton, semangat yang menuntut keadilan pembangunan, dan keberanian mengambil langkah historis untuk memisahkan diri dari Provinsi Maluku pada tahun 1999,” katanya.
Iqbal menegaskan, sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara tidak lahir dari keputusan instan, tetapi melalui proses panjang yang berawal dari ide dan aspirasi berbagai elemen masyarakat—tokoh masyarakat, ulama, akademisi, birokrat, dan pemuda yang memiliki mimpi besar agar daerah ini dapat dikelola lebih dekat dan rakyatnya bisa menikmati hasil pembangunan secara lebih merata.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly memaparkan sejumlah program strategis yang telah berjalan, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.
Pendidikan Gratis untuk SMA, SMK, dan SLB Sejak 100 hari pertama pemerintahan, Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite untuk SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Untuk sekolah negeri telah digratiskan sejak April, sedangkan sekolah swasta mulai Juli,” ungkap Sherly.
Pada tahun 2025, Pemprov Malut telah menganggarkan sekitar Rp 38 miliar untuk program pendidikan gratis tersebut. Sementara untuk tahun 2026, anggarannya ditingkatkan menjadi Rp 50 miliar, meskipun di tengah tekanan penurunan dana transfer pusat ke daerah.
“Tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Kesehatan Gratis Melalui UHC
Di sektor kesehatan, Sherly menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara kini 100% telah terdaftar di BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan mencapai 82%.
“Status Maluku Utara kini sudah UHC Prioritas. Siapa pun warga yang memiliki KTP Maluku Utara bisa langsung mengaktifkan layanan BPJS di rumah sakit dalam waktu 24 jam tanpa menunggu dua minggu,” jelasnya.
Gubernur Sherly juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan di 10 kabupaten/kota atas sinergi yang baik dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk program perumahan, tahun 2025 Pemprov Malut melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengalokasikan Rp 20 miliar guna merenovasi 700 unit rumah tidak layak huni.
Menurut Sherly, seluruh bantuan bahan bangunan telah disalurkan, dan pelaksanaan renovasi dilakukan bersama pemerintah daerah serta pihak TNI.
“Kami menargetkan proses renovasi rampung dalam waktu 1,5 hingga 2 bulan,” ujarnya.
Tahun 2026, Pemprov berencana meningkatkan jumlah rumah menjadi 1.500 unit dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar. Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar bisa memperoleh tambahan kuota 10 hingga 20 ribu unit rumah.
“Kami ingin masyarakat Maluku Utara hidup di rumah yang layak,” tutur Gubernur.
Infrastruktur dan Konektivitas
Di bidang infrastruktur, Sherly menegaskan pentingnya konektivitas sebagai kunci pemerataan ekonomi di Maluku Utara.
Hasil perekapan bersama Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 8 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di luar Pulau Taliabu.
Sementara untuk Pulau Taliabu, hasil koordinasi dengan Bupati, Komisi V DPR RI, dan Kementerian PUPR menunjukkan kebutuhan tambahan Rp 2 triliun.
“Total kebutuhan infrastruktur mencapai Rp 10 triliun. Dalam APBD 2026, kami telah menyiapkan Rp 700 miliar dari total Rp 2,8 triliun APBD 2026 untuk sektor jalan dan jembatan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara ini, turut dihadiri oleh Forkopimda Malut, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD RI, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. dan diakhiri dengan acara pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ikbal Rurai untuk diserahkan kepada Gubernur. (*)
Discussion about this post