AKSESNEWS.COM, TERNATE — Kucuran anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp 92,035 miliar pada 2025 menempatkan Maluku Utara pada titik penentuan.
Pemerintah daerah kini tidak lagi diuji pada kemampuan membangun sekolah, melainkan pada keberanian memastikan perubahan nyata pada kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran harus menjawab persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah rendahnya literasi, lemahnya pembelajaran mendalam, serta minimnya penguatan karakter di tengah masifnya paparan konten digital.
“Revitalisasi tidak boleh berhenti pada fisik. Jika cara belajar tidak berubah, maka investasi pendidikan kehilangan makna,” kata Abdul Mu’ti dalam dialog dengan pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Pada tahun ini, 75 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran revitalisasi. Porsi terbesar dialokasikan untuk SMK guna memperkuat pendidikan vokasi. Namun, pemerintah pusat menilai keberhasilan program tidak diukur dari jumlah sekolah yang direnovasi, melainkan dari peningkatan mutu lulusan.
Di tingkat daerah, Gubernur Sherly Tjoanda menyebut revitalisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia paling strategis bagi Maluku Utara. Ia mengakui tantangan berat masih dihadapi, terutama di wilayah kepulauan yang tertinggal infrastruktur dasar.
Sekitar 80 titik sekolah masih belum memiliki akses sinyal, membuat digitalisasi pembelajaran berjalan timpang. Kondisi ini menjadi ironi di tengah dorongan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pemerintah Provinsi menyatakan tengah menyiapkan skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor untuk menutup kesenjangan tersebut.
Kebijakan pendidikan gratis tanpa pungutan uang sekolah dan komite tetap dipertahankan untuk menjaga akses. Namun, persoalan kualitas masih membayangi. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara yang berada di angka 46 menunjukkan bahwa peningkatan mutu belum secepat besarnya intervensi anggaran.
Menatap 2026, Pemerintah Provinsi mengusulkan lonjakan revitalisasi satuan pendidikan dari 226 menjadi 785 unit, mencakup SD, SMP, PAUD hingga PKBM, serta rencana penerapan SMA Terbuka di wilayah kepulauan. Usulan ini sekaligus menjadi taruhan bahwa apakah ekspansi kebijakan mampu diikuti perbaikan kualitas pembelajaran.
Dengan dukungan anggaran yang terus meningkat, pendidikan Maluku Utara memasuki fase ujian sesungguhnya. Jika revitalisasi tidak berujung pada perubahan mutu, maka masalah pendidikan hanya akan berganti rupa dari gedung tua menjadi gedung baru, tanpa lompatan kualitas.(*)
Discussion about this post