AKSESNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi produktif berbasis potensi lokal Maluku Utara,Kamis (12/6/25).
Pertemuan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menjembatani agenda nasional dengan kekuatan wilayah. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menegaskan urgensi percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
“Tidak ada yang tidak mungkin. Negara yang tidak punya apa-apa saja bisa maju. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan infrastruktur di Maluku Utara,” ujarnya.
Gubernur Sherly menyampaikan kesiapan Maluku Utara untuk masuk dalam arsitektur pembangunan nasional yang lebih terintegrasi, dan menyambut baik sinyal kuat dari Bappenas untuk memberikan perhatian khusus pada Maluku Utara dalam setiap dokumen perencanaan nasional serta sumber daya perencana Bappenas yang sap berkolaborasi dengan daerah.
Isu infrastruktur dasar seperti air bersih, akses transportasi laut dan udara, serta penguatan energi terbarukan menjadi fokus utama diskusi. Deputi Infrastruktur, Abdul Malik Sadat, menyoroti tantangan layanan dasar dan peluang optimalisasi dana reklamasi tambang melalui kemitraan swasta.
Dalam konteks pembiayaan, Wakil Menteri PPN Febrian Ruddyard mengingatkan perlunya diversifikasi sumber dana. “Problem utamanya adalah finansial. Harus ada bantuan dari non-APBN seperti hibah industri bioteknologi, dan manajemen dana yang sehat,” tegasnya.
Deputi Pengembangan Kewilayahan, Medrilzam, menyarankan agar potensi wisata Maluku Utara didorong masuk dalam revisi Perpres Destinasi Pariwisata Prioritas, guna menghubungkan kawasan Malut, Wakatobi, dan Bali sebagai poros wisata maritim nasional.
Sementara itu, staf dan penasihat menteri lainnya menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola fiskal daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan SDM, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi. “Pesan Presiden jelas: jangan hanya berharap dari APBN. Buka panggung seluas-luasnya bagi investasi swasta,” ungkap Penasihat Menteri, M. Noor Marzuki.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa penguatan pembangunan Maluku Utara memerlukan strategi tiga arah: penguatan infrastruktur dasar, pendanaan inovatif dan kolaboratif, serta keberpihakan pada potensi lokal seperti Energi, Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata. (Adm)
Discussion about this post