TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan perlunya integrasi nilai ekologis Wallacea dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, di tengah meningkatnya tekanan industri dan belum tuntasnya pengakuan wilayah adat.
Hal ini menjadi fokus utama dalam konvensi penyusunan rekomendasi kebijakan konservasi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, “ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari.
Sri Haryanti Hatari, menilai posisi Maluku Utara di kawasan Wallacea harus ditempatkan sebagai dasar pertimbangan utama dalam pembangunan. Ia menyebut wilayah ini menyimpan terumbu karang, hutan hujan tropis, dan spesies endemik yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.
“Jika ekosistem kita terganggu, dampaknya tidak hanya lokal. Pengaruhnya bisa dirasakan secara global,” tegas Sri Haryanti.
Menurut Sri Haryanti, visi pembangunan provinsi yang menekankan keberagaman dan keberlanjutan harus diterjemahkan melalui kebijakan yang konkret mulai dari penguatan sektor primer hingga hilirisasi industri yang tidak mengorbankan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa keberagaman hayati bukan sekadar aset alam, melainkan fondasi pembangunan jangka panjang.
Dalam pemaparannya, ia menyoroti tiga persoalan krusial: tekanan industri terhadap kawasan hutan, belum meratanya pengakuan wilayah adat, serta lemahnya integrasi nilai ekologis dalam kebijakan sektoral. Kondisi ini, katanya, membuat banyak kebijakan berjalan terpisah tanpa arah yang sama.
“Selama koordinasi lintas lembaga tidak solid, kebijakan konservasi hanya akan menghasilkan upaya yang terpecah dan tidak efektif,” ujarnya, di Hotel Emerald, Rabu (3/12/25).
Konvensi ini mendorong penyusunan roadmap konservasi yang berbasis ilmu pengetahuan, inklusif terhadap masyarakat adat, serta relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam forum yang sama, peserta sepakat bahwa kebijakan konservasi tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. (Adi)
Discussion about this post