AKSESNEWS.COM, TERNATE –Kementerian Politik dan Keamanan (Polkam) RI menggelar rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat Maluku Utara (Malut).
Hal ini dilakukan untuk memastikan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung secara aman, damai, jujur dan adil secara serentak pada 27 November mendatang.
Rakor yang berlangsung pada, Sabtu (23/11) di Royal resto Ternate itu dihadiri oleh, Pj. Gubernur Malut, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, Ketua tim pemantau Pilkada Malut, Kemenko Polkam RI, Marsma TNI. A. Pandu Purnama, seluruh unsur Forkopimda, Ketua KPU Malut, Anggota Bawaslu Malut, Pj. Waliko Ternate dan Sekot Tikep. Sementara itu, untuk Pj. Bupati dan Forkopimda Kabupaten/Kota diikuti melalui virtual zoom.
Pj. Gubernur menyampaikan bahwa, Pemprov akan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders daerah ini dalam rangka mensukseskan Pilkada di Malut.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Malut agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Serta jaga keamanan, ketertiban dan menghargai perbedaan hak pilihan orang lain ,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa, ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak penyelenggara (KPU dan Bawaslu), pihak keamanan (TNI, Polri), juga Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi maupun tokoh masyarakat akan kami tindak lanjut. Namun, kami meminta dukungan dari semua pihak untuk suksesnya Pilkada di Malut ini.
“Pihak TNI dan Polri agar dapat membantu Pemda serta KPUD dan Bawaslu, dalam menjaga keamanan di wilayah Malut,” pintanya.
Lanjutnya, kami juga akan menyurat ke PT. Telkom, Pertamina dan PLN sesuai dengan tugas pokok masing-masing agar dapat membantu kami dalam mensukseskan hajatan Pilkada ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Pilkada Malut, Kemenko Polkam, Marsama TNI, A. Pandu Purnama, mengatakan bahwa dengan terselenggaranya Rakor ini, maka pihaknya telah mendapat informasi yang sangat penting dan jelas dari semua peserta rapat yang hadir secara langsung maupun melalui zoom.
Tentunya ini menjadi catatan kami, informasi ini sangat baik sekali bagi tim Desk Koordinasi Polkam terkait dengan Pilkada serentak yang berlangaung di Malut.
Dirinya menjelaskan, Desk Pilkada ini dibentuk berdasarkan Kep. Menkopolkam Nomor 149 tahun 2024 tentang Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam TA 2024. Yang terdapat 16 K/L yang terlibat dalam anggota Desk Pilkada.
Tugas dari Desk ini sendiri menurutnya adalah untuk memantau di seluruh wilayah Malut, mulai dari tahapan Pilkada, masa kampanye, memasuki masa tenang, hari pencoblosan dan saat penghitungan suara. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat maupun daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkada, dengan tujuan agar Pilkada ini berjalan dengan sukses, aman dan damai.
“Dari hasil Rakor ini, dapat kami laporkan bahwa kondisi situasi terkini di Malut masih aman terkendali. Kami berharap agar kondisi aman ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” pintahnya.
Dapat kami informasikan bahwa, tim kami dari Kemenko Polkam, telah tiba di Malut pada 20 November kemarin, dan untuk memastikan tahapan persiapan Pilkada di Malut, kami telah berkunjung ke KPUD Malut dan Kota Tidore Kepulauan, serta melakukan koordinasi dengan tim Gakumdu untuk penanganan di lapangan, agar penanganan dapat terselesaikan dengan baik.
Untuk sukses jalannya Pilkada di Malut, kami juga menghimbau kepada penyelenggara Pilkada, Pemerintah daerah dan aparat keamanan (TNI dan Polri) tetap on the track dalam memenuhi kaidah-kaidah hukum sesuai dengan tugas fungsi masing-masing serra tidak melampaui kewenangan dan harus netral.
“Khusus untuk Pemda, kami meminta selain Netralitas ASN, kami juga berharap agar dapat membantu memfasilitasi jalannya Pilkada sesuai dengan amanat UU Nomor 10 tahun 2016. Kami juga berharap dukungan dari media agar dapat meliput atau memuat berita yang berimbang, tidak saling adudomba dan juga hindari berita hoax. Kami merauh harapan besar juga kepada tokoh Agama dan tokoh masyarakat di Malut agar turut menciptakan suasana Pilkada Malut agar berjalan dengan aman dan damai,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Malut, Mohtar Alting, menyampaikan bahwa terkait dengan kesipan logistik Pilgub, Pilwako dan Pilbup semuanya telah siap untuk di distribusi ke Kelurahan dan Deda di seluruh wilayah Malut terhitung hari ini 23 sampai 26 November 2024.
Dirinya juga mengatakan bahwa KPUD Malut tidak melakukan quik qount atau hitung cepat. Ini agar menghindari spekulasi dari berbagai pihak termasuk tim sukses dan kandidat.
“Jadi KPUD hanya akan melakukan proses hitungan berjenjang. Ada juga SIREKAP, tapi itu hanya alat bantu untuk disampaikan ke publik. Tetapi hasil secara resmi adalah proses hitungan berjenjang,”
Terkait dengan itu, Anggota Bawaslu Malut, Sumitro, juga menyampaikan pihaknya tetap melakukan pengawasan baik itu pada saat kampanye, minggu tenang, hari pencoblosan dan pasca pencoblosan.
“Kami akan tetap membuka laporan pengaduan masyatakat dalam waktu 1×24 jam. Terkait dengan netralitas ASN, bahwa kami tetap akan memproses seluruh laporan yang masuk, dan jika itu memenuhi unsur maka kami akan memberikan rekomendasi ketingkat yang lebih tinggi. Misalnya untuk ASN, kami akan berikan rekomendasi ke KASN dan atau BKN. (Adm)
Discussion about this post