AKSESNEES.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe resmi melaunching Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat Maluku Utara pada Kamis (22/5/25) di Ternate.
Program ini merupakan prioritas 100 hari kerja Serly -Sarbin yang melekat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara dengan rencana awal untuk Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Timur.
Serly Tjoanda berharap Dinas Perumahan dan Permukiman dapat mengidentifikasi perumahan secara benar dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya titip kepada Ibu Kadis, semoga diidentifikasi dengan benar bahwa memang mereka yang membutuhkan, memang mereka yang rumah papan dan atapnya masih bocor atau tidak punya rumah, itulah yang diprioritaskan atau mereka adalah janda, lansia serta tidak lagi ada yang membantu atau mereka yang menumpang itulah yang di prioritaskan, “kata Serly Tjoanda.
Program ini, kata Serly, bersyukur berkat efisiensi bersama sehingga kita bisa memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan renovasi, membangun baru dengan total rumah sebanyak 700 unit untuk tahun 2025.
“Semoga kedepan APBD kami meningkat sehingga bisa membangun 1000 rumah untuk masyarakat Maluku Utara yang membutuhkan, “ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Perkim Maluku Utara, Musrifa Alhadar mengatakan bahwa hari ini program pembangunan 700 unit RTLH untuk masyarakat telah dilaunching secara langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
Menurut Musrifa, untuk pelaksanaan ada juknisnya yang akan dipakai sebagai pedoman dan juga ada peraturan gubernur terkait dengan pembangunan rumah rumah tersebut.
Oleh karena itu, untuk RTLH kita akan secara langsung dengan masyarakat sehingga tidak langi memakai kontraktor atau pihak ketiga.
“Jadi, yang pasti masyarakat penerima manfaat sendiri yang akan melaksanakan apa yang menjadi hajat mereka dan ini dilaksanakan secara swakelola, “katanya.
Selain itu, tambah Musrifa, Dinas Perkim juga akan merekrut tenaga fasilitator lapangan yang sesuai besik keilmuannya
yaitu teknik sipil yang tersebar pada daerah sasaran sesuai dengan kabupaten kota setempat.
Dimana, tugas tenaga teknis ini akan membantu kami melakukan verifikasi dan menyusun draf sesuai kebutuhan setiap rumah yang akan dilakukan renovasi, bangun baru maupun dapur sehat dilapangan.
Lanjutkan Musrifa, saat ini sedang dilakukan pendataan dan setelah selesai baru kita melakukan rapat internal penentuan untuk melihat kebutuhan dan siapa saja yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan dari Ibu Gubernur maupun Pak Gubernur.
Meski begitu dalam proses verifikasi ini, kata Musrifa, insyaallah untuk data lapangan mudah -mudahan tidak ada kendala sebab ini harus ada persetujuan kepala daerah masing masing-masing dan Gubernur.
“Prioritas kita untuk awal yaitu, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara dan Halmahera Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23 miliar untuk pembangunan 700 unit RTLH dengan 3 (tiga) fase yaitu Dapur Sehat, Rehab dan Bangunan Baru, “ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa program RLTH Ini dilakukan secara swakelola berbasis masyarakat dengan tipe bangunan 36.
Saya mengimbau agar tim harus bekerja secara baik dan mengikuti peraturan perundangan undangan yang berlaku dan jangan ada penyimpangan di lapangan agar masyarakat penerima manfaat betul betul akan menerima bantuan ini secara maksimal dan insyaallah kedepan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Maluku Utara, “tutupnya. (A)
Discussion about this post