Begini Pandangan Praktisi Keuangan Daerah Terkait Pengurangan Dana TKD

AKSESNEWS.COM, TIDORE- Ditengah pengurangan dana transfer daerah oleh Pemerintah Pusat akan berimplikasi pada pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian pemerintah didorong untuk memanfaatkan potensi yang dapat menambah pendapatan daerah.

Hal itu disampaikan praktisi keuangan daerah saat menjadi pembicara pada dialog publik yang digagas oleh Kwatak Tidore di ruang Aula Nuku Kantor Wali Kota Tidore,Selasa (7/10/2025).

Ramli mengatakan saat dari pengurangan TKD kota Tidore Kepulauan masih mengisahkan 700 Miliyar, dan aset daerah yang nilainya mencapai 3 triliun, serta potensi pegawai sebanyak 6000.

“Jika itu dioptimalkan sebagaimana agar pemerintah ini menjadi Reinventing Government saya kira peluang peluang itu jidakan pendapatan,” kata Ramli.

Ramli menguraikan, untuk meningkatkan PAD maka Pemkot Tidore harus memanfaatkan sektor sektor yang berpotensi memberi pemasukan.

Dengan cara pemerintah harus diberikan wewenang untuk melakukan kerja kerja bisnis sepanjang tidak mencari untung,namun lebih pada peluang.

“Misalnya PAD 70 milyar, realnya hanya 20, tapi jangan lupa ada 30 sampai 40 itu kontribusi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit,dan itu potensi”

“Kenapa kita tidak meluaskan BLUD itu pada sektor sektor lain, seperti perikanan maupun pertanian dan itu peluang untuk mendapatkan uang,” Jelas Ramli.

Lebih lanjut Ramli menambahkan perlunya restrukturisasi lembaga serta meningkatkan pencapaian kinerja OPD yang berbasis kinerja.

” Kalau ada 40 OPD dikurangi 20 tidak bisa,minimal target kelembagaan harus berbasis kinerja, misalnya asesmen OPD harus target kinerja” ujar Ramli.

Ramli menguraikan bahwa yang dimaksud dengan target kinerja adalah OPD yang mampu dan berani serta memiliki inovasi.

Sehingga dalam kinerja kinerjanya bisa memberi mampu memberi dampak yang signifikan pada pendapatan daerah.

” Saya contohkan misalkan dalam Asesmen OPD, kepala Bapenda, siapa yang mampu menaikan PAD 150 milyar dan yang bisa itulah harus diarahkan oleh kepala Daerah,” ujar Ramli.

Sementara OPD yang dalam kinerjanya tidak mencapai target maka harus dilakukan evaluasi oleh Wali Kota,” Sambungnya.(*)