AKSESNEWS.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai merapikan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini dinilai belum terintegrasi dan rawan salah sasaran. Pembenahan data ini menjadi kunci penentuan arah kebijakan dan penganggaran program perumahan pada 2026.
Pemutakhiran data RTLH dibahas dalam forum lintas instansi dan daerah yang digelar selama dua hari di Ternate, 17–18 Desember 2025. Forum tersebut melibatkan dinas teknis provinsi, perwakilan kabupaten/kota, serta narasumber sektor perumahan dan sosial.
Pemprov Maluku Utara pada 2025 mengalokasikan anggaran Rp19,85 miliar untuk penanganan RTLH. Anggaran ini diarahkan untuk 630 unit rumah di tujuh kabupaten/kota, dengan rincian Kota Ternate 39 unit, Tidore Kepulauan 46 unit, Halmahera Barat 174 unit, Halmahera Timur 135 unit, Halmahera Utara 179 unit, Halmahera Selatan 45 unit, dan Kepulauan Sula 12 unit.
Bentuk intervensi didominasi pembangunan dapur sehat sebesar 53 persen, disusul rehabilitasi rumah 28 persen, dan pembangunan rumah layak huni baru 19 persen. Skema ini dipilih untuk menyesuaikan tingkat kerusakan rumah serta keterbatasan anggaran.
Pemprov menegaskan empat fokus pembenahan data. Pertama, standardisasi kriteria teknis RTLH agar penilaian kelayakan rumah tidak berbeda antar daerah, termasuk pada aspek sanitasi dan akses air bersih. Kedua, sinkronisasi lintas program guna menghindari tumpang tindih penerima antara bantuan pusat, provinsi, dan Dana Desa melalui penerapan prinsip satu data dan satu peta.
Ketiga, validasi lapangan berbasis bukti dengan dokumentasi kondisi rumah dan penandaan lokasi berbasis koordinat untuk memperkuat akuntabilitas data. Keempat, pemanfaatan data akurat untuk mendukung keberlanjutan program, termasuk pemetaan kebutuhan material dan tenaga kerja lokal agar program perumahan turut menggerakkan ekonomi desa, terutama di wilayah kepulauan.
Hasil pemutakhiran data RTLH ini ditargetkan menjadi rujukan tunggal perencanaan program perumahan Maluku Utara tahun anggaran 2026, sekaligus memastikan bantuan perumahan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (red)
Discussion about this post