SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD, Selasa (25/11), untuk membahas tekanan harga pangan yang diperkirakan meningkat memasuki Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pertemuan ini fokus pada strategi penanganan inflasi dan digitalisasi layanan keuangan daerah.
Data yang dipaparkan Bank Indonesia menunjukkan pola yang sama setiap akhir tahun: komoditas pangan menjadi penentu utama inflasi. Beras, gula, daging ayam, ikan, dan kelompok barito tercatat mendominasi kenaikan harga. Ketergantungan Maluku Utara pada pasokan luar daerah memperbesar risiko itu.
“Ketergantungan pasokan masih menjadi sumber kerentanan inflasi Maluku Utara,” kata Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Indrawan.
Gubernur menilai situasi tersebut memerlukan respons cepat. Ia menginstruksikan Sekprov untuk menggelar inspeksi pasar tanpa menunggu momentum harga bergerak lebih tinggi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada spekulasi pedagang yang memicu kenaikan harga artifisial menjelang hari besar keagamaan.
“Jangan tunggu harga melonjak. Periksa langsung di lapangan,” ujarnya.
Meskipun Maluku Utara pada periode year-on-year sempat berada di posisi tiga inflasi terendah nasional (0,44%), pada Oktober posisi itu berubah menjadi peringkat ke-14 tertinggi. Pemprov menyebut perubahan ini sebagai sinyal waspada yang butuh penanganan lintas instansi.
Dalam HLM tersebut, pemerintah juga menyoroti percepatan digitalisasi transaksi daerah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) disebut sebagai pintu masuk untuk meningkatkan akurasi data keuangan, efisiensi penarikan pendapatan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
OPD teknis diminta memantau stok pangan secara real time, termasuk distribusi barang yang rawan macet di kabupaten/kota dengan kondisi geografis menantang. Pemprov juga mendorong TPID kabupaten/kota menjaga koordinasi agar kebijakan intervensi harga berjalan seragam.
“Setiap instansi harus bergerak dalam satu arah. Tidak ada ruang untuk ego sektoral,” tegas Gubernur.
Pertemuan ini menjadi langkah penguatan strategi menjelang akhir tahun, ketika kebutuhan pokok meningkat, pergerakan arus barang lebih padat, dan tekanan harga berpotensi muncul. Pemerintah berharap langkah cepat itu dapat meredam gejolak dan menjaga daya beli masyarakat menjelang libur panjang. (red)
Discussion about this post