AKSESNEWS.COM, TERNATE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini diwujudkan dengan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pendamping KDKMP yang resmi dibuka di Kampus Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan yang digelar selama lima hari ini diikuti 278 peserta, terdiri dari Project Management Officer (PMO), Business Assistant, dan tenaga pendamping dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional dari desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, Wa Zaharia, menegaskan bahwa KDKMP merupakan gerakan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Program ini bukan sekadar koperasi biasa. Ini adalah gerakan membangun kemandirian ekonomi bangsa dari bawah. Pendamping KDKMP adalah ujung tombak keberhasilan di lapangan,” kata Zaharia.
Zaharia menjelaskan, program KDKMP merupakan implementasi nyata Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Selain itu, program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945 Pasal 33, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDKMP.
“Koperasi Merah Putih adalah bentuk konkret dari ekonomi gotong royong. Tujuannya agar masyarakat desa bisa mengakses permodalan, mengelola potensi lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Sejak peluncuran nasional KDKMP oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025, pemerintah berhasil membentuk lebih dari 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Di Maluku Utara, 1.185 koperasi telah terbentuk 100 persen dari total desa dan kelurahan yang ada di sepuluh kabupaten/kota. Seluruhnya sudah memiliki akta notaris dan berbadan hukum.
Beberapa koperasi bahkan mulai berjalan aktif seperti Halmahera Tengah, KDMP Wairoro Indah mengelola usaha sembako dan gas.
Di Kota Ternate, KKMP Tabona membuka jasa fotokopi dan pembayaran listrik.
Sementara di Halmahera Utara, KDMP Lina Ino mengembangkan gerai apotek dan toko sembako.
Meski begitu, Zaharia mengakui masih ada kendala seperti keterbatasan modal, belum meratanya gerai fisik koperasi, serta rendahnya pemahaman pengurus dalam menyusun rencana bisnis.
“Untuk itu, pelatihan ini sangat penting agar pendamping bisa memperkuat kapasitas manajerial dan bisnis koperasi di lapangan,” ujarnya.
Disisi lain, sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Dinas Koperasi dan UKM kini memanfaatkan Dashboard SIMKOPDES untuk memantau perkembangan koperasi secara digital.
Hingga awal November 2025, tercatat 840 koperasi telah memiliki akun sistem, 41 koperasi memiliki gerai aktif, dan 27 koperasi telah menjalin kemitraan dengan BUMN.
Ia menyebutkan bahwa langkah digitalisasi ini penting agar koperasi tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.
“Pendamping harus menjadi motor perubahan, bukan hanya pelaksana administrasi. Mereka harus mendorong masyarakat untuk produktif dan berdaya saing,” tegasnya.
Lanjut Wa Zaharia menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari 23 angkatan pelatihan dengan total 2.666 peserta yang akan dilaksanakan hingga akhir 2025.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pembiayaan serta perwakilan Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI.
“Dengan kerja keras dan sinergi semua pihak, Koperasi Merah Putih akan menjadi motor utama pembangunan ekonomi desa. Dari Maluku Utara, kita bangun kemandirian menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Zaharia. (Adi)
Discussion about this post