AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Realisasi anggaran 99,24 persen belum tentu mencerminkan keberhasilan substansial. Inilah benang merah evaluasi keras yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat memimpin rapat evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 di Kantor Disnakertrans, Senin (19/1/2026).
Di hadapan jajaran pimpinan OPD, Wagub secara terbuka menyoroti problem struktural transmigrasi, ketimpangan arah program, hingga efektivitas belanja melalui Pokok Pikiran (Pokir) yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Disnakertrans Maluku Utara, Marwan Polisiri, melaporkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah melatih lebih dari 1.000 pencari kerja yang tergabung dalam 405 kelompok kerja. Disnakertrans juga memfasilitasi penempatan 21 tenaga kerja ke luar negeri, termasuk satu orang tenaga perawat dengan penghasilan mencapai Rp65 juta per bulan.
Namun, di balik capaian tersebut, tingkat pengangguran terbuka Maluku Utara masih berada di angka 4,5 persen, dengan target penurunan ke 4 persen. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru menyentuh 60 persen, menandakan masih besarnya sektor kerja rentan yang belum terlindungi.
“Capaian angka tidak boleh menutupi fakta bahwa tantangan ketenagakerjaan kita masih besar, terutama di sektor informal dan kawasan terpencil,” ujar Marwan dalam laporannya.
Marwan juga memaparkan penyaluran bantuan sarana usaha yang bersumber dari APBD dan Pokir, antara lain:
- 1 unit mobil pick-up senilai Rp183 juta (CV Malaka Takome);
- 10 unit perahu nelayan 2 GT lengkap alat tangkap dan BBM, diproduksi di Rum, Tidore;
- 16 unit kendaraan Viar senilai Rp800 juta;
- Alat berat Ekskavator dan Dumptruck untuk lembaga pelatihan seperti LPK Exa, CV Jasa Mulia, dan Bina Ilmu.
Meski tidak menolak pentingnya dukungan sarana, Wagub Sarbin Sehe menegaskan bahwa belanja besar tanpa dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan hanya akan menjadi rutinitas anggaran.
“Pokir itu sah, tapi harus sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jangan sampai besar di angka, kecil di manfaat,” tegasnya.
Sorotan paling tajam diarahkan Wagub pada sektor transmigrasi. Ia menilai persoalan status lahan transmigran yang belum bersertifikat merupakan kegagalan tata kelola yang terus diwariskan dari tahun ke tahun.
“Bagaimana masyarakat mau sejahtera kalau tanah yang mereka garap saja belum jelas status hukumnya?” kata Wagub dengan nada serius.
Selain itu, Wagub mengungkap masih adanya kawasan transmigrasi yang belum dialiri listrik, menyebabkan hasil pertanian tidak bisa diolah maupun dipasarkan secara maksimal.
“Ini bukan soal program baru, tapi soal menyelesaikan pekerjaan lama yang tak pernah tuntas,” ujarnya.
Wagub juga menyinggung krisis regenerasi petani di kawasan transmigrasi. Menurutnya, sektor pertanian dan transmigrasi saat ini hanya bertahan di tangan generasi tua, sementara generasi muda memilih bekerja di sektor pertambangan.
“Kalau ini dibiarkan, transmigrasi hanya akan menjadi kawasan tua tanpa masa depan. Program ketenagakerjaan harus mampu menarik minat anak muda, bukan sekadar melatih lalu dilepas,” tandasnya.
Menutup arahannya, Wagub Sarbin Sehe meminta review menyeluruh terhadap program 2025 sebagai dasar perencanaan 2026. Ia menegaskan anggaran harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan ASN, bukan sekadar mengejar serapan.
Wagub juga mendorong pemanfaatan dokumen perencanaan ketenagakerjaan dari kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan perusahaan, memastikan hak tenaga kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja benar-benar dijalankan.
“Efisiensi itu bukan memangkas, tapi memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Malut, Rahwan K. Suamba. (red)
Discussion about this post