AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Daerah Maluku Utara resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendampingan, Pengamanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Program Pemerintah di Wilayah Maluku Utara.
Penandatanganan berlangsung di Aula Bidadari, Kantor Gubernur Maluku Utara, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan OPD Terkait (26/5/25).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Polda dalam memastikan setiap program Pemerintah/ Pemda berjalan aman, bersih, dan profesional. “Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” tegas Gubernur.
Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, menyoroti tantangan di lapangan yang kerap mengganggu proyek pemerintah swakelola, termasuk praktik premanisme yang bahkan menyusup ke dalam institusi. Ia menegaskan, “Self-manage government project yang sudah sesuai perundang-undangan tidak boleh terganggu,” serta menambahkan bahwa “Keamanan adalah pintu gerbang investasi berlangsung dengan aman.”
MoU ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan di Maluku Utara dapat dieksekusi secara aman dan tepat sasaran, dengan pengawasan melekat dari aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi. (A)
Discussion about this post