AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Di sebuah ruang pertemuan di Gedung LKPP RI, Jakarta, suasana sore itu terasa hangat. Senyum dan jabat tangan menjadi pembuka dialog antara jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara dan para pejabat Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI.
Bukan sekadar agenda koordinasi, pertemuan pada 17–18 September 2025 ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Maluku Utara dalam mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih matang, transparan, dan proaktif.
Dipimpin oleh Ir. Hairil Hi. Hukum, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Malut, rombongan UKPBJ datang dengan membawa semangat: bagaimana UKPBJ Malut dapat menjadi motor penggerak bagi kabupaten/kota lain di Maluku Utara. Ia tidak sendiri. Ada Endang Suhesty, Krisnawanto, Irfandi Rusdi, dan Mochammad Isbandi, yang setia mendampingi.
Mereka diterima langsung oleh Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP, sosok yang sehari-hari menakhodai Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI. Didampingi dua analis, Thanthawi Jauhari dan Riyan Bayu Aldi Saputra, dialog pun mengalir.
Dalam obrolan itu, satu hal mengemuka bahwa baru tiga daerah di Maluku Utara yang telah mencapai Level 3 Proaktif. Mereka adalah UKPBJ Malut, UKPBJ Kota Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Sementara kabupaten lainnya masih berjuang dari level yang rendah.
“Pendampingan itu penting,” ujar Hairil dengan nada serius. Ia menyadari, tanpa dukungan langsung dari provinsi dan kolaborasi dengan LKPP, sulit bagi UKPBJ kabupaten untuk naik kelas.
Tak hanya soal level kematangan, persoalan lain juga menghantui: jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) yang masih minim. Padahal, keberadaan JFPPBJ adalah kunci agar sistem pengadaan berjalan sesuai koridor profesionalisme.
Di balik tantangan, terselip apresiasi. Dwi Wahyuni yang pernah menjabat Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, tak segan menyampaikan dukungannya.
“Kami sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan UKPBJ Provinsi Maluku Utara,” ujarnya. Menurutnya, upaya Malut untuk menembus level proaktif patut dicontoh.
Bagi Hairil, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja panjang. Ia berharap, dengan sinergi LKPP, semua UKPBJ kabupaten/kota di Malut dapat segera memenuhi standar kelembagaan yang ditetapkan.
“UKPBJ yang proaktif, bersama dengan SDM pengadaan yang kompeten, memainkan peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah,” katanya menutup pertemuan dengan keyakinan penuh.
Di balik kalimatnya, tersimpan tekad: menjadikan Maluku Utara bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pelopor transformasi pengadaan di kawasan timur Indonesia. (*)
Discussion about this post