AKSESNEWS.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi Iuran Wajib PPU Pemda dan Non-PPU Pemda Triwulan I Tahun 2025 se-Maluku Utara yang digelar oleh BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Selasa (6/5/2025) di Hotel Emerald.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar urusan angka atau laporan administrasi, tapi bentuk nyata kehadiran negara untuk menjamin akses kesehatan yang layak dan merata bagi semua warga Maluku Utara.
“UHC bukan sekadar target, tapi wajah nyata negara hadir untuk rakyat. Layanan kesehatan harus adil, terjangkau, dan bisa diakses semua pemegang KTP Maluku Utara,” tegasnya.
Gubernur mendorong kabupaten/kota menyepakati pembiayaan iuran warga dan memastikan tidak ada lagi tunggakan di masa depan. Pemprov sendiri menyatakan siap membantu pelunasan tunggakan BPJS melalui skema pelunasan utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.
“Saya percaya kita hadir dengan semangat yang sama untuk mencari solusi bersama, dan memastikan rakyat tidak perlu jual harta untuk berobat. Nelayan di pulau kecil dan petani di lembah harus punya hak yang sama untuk sehat”.
Ia juga mengajak semua kepala daerah dan OPD untuk mengonsolidasikan data dan menyinergikan program bantuan agar perlindungan sosial lewat JKN makin kuat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekprov, para Sekda kabupaten/kota, Deputi Direksi BPJS Wilayah X, perwakilan BPK, Kanwil DJPB, Kepala BPKAD dan Kadinkes se-Malut.
“Mari kita jadikan Maluku Utara bukan hanya UHC di atas kertas, tapi provinsi yang benar-benar sehat, tangguh, dan setara. (A)
Discussion about this post