AKSESNEWS.COM, TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) mengelar Forum Konsultasi Publik II dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2025-2045.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (22/7/24) di Hotel Sahid Bela Ternate, dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut, instansi vertikal, filantropis, LSM, pers, serta elemen lainnya.
Sebelumnya, forum ini diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai hasil rekomendasi kebijakan, rencana, dan program (KRP) dari analisis pemodelan KLHS yang akan diintegrasikan ke dalam RPJPD Malut 2025-2045.
Dimana, terdapat Lima isu strategis yang diidentifikasi dalam forum tersebut Pertama, Terbatasnya akses sanitasi, air bersih, pemenuhan pangan, dan gizi. Kedua, Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan). Ketiga, Pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim. Keempat, Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan pariwisata. Dan Kelima, Tata kelola pemerintahan dan pemerataan wilayah.
Sementara, 19 rekomendasi yang dihasilkan terbagi dalam empat tahap implementasi:
- Tahap I Penguatan (2025-2029): 8 rekomendasi.
- Tahap II Akselerasi (2030-2034): 4 rekomendasi.
- Tahap III Ekspansi Global (2035-2039): 4 rekomendasi.
- Tahap IV Perwujudan (2040-2045): 3 rekomendasi.
Sekretaris Bappeda Provinsi Malut, Herifal Naly Thomas, yang mewakili Kepala Bappeda, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, SSTP, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum FGD ke-5 dan Konsultasi Publik ke-II merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 Provinsi Maluku Utara.
“Konsultasi publik kedua ini merupakan lanjutan dari konsultasi publik pertama yang bertujuan menjaring isu strategis serta capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan pengumpulan data dari perangkat daerah dan instansi vertikal terkait,” ujarnya. (Adv)
