AKSESNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana Tugas Harian (Plh) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto menitipkan tiga pesan kepada Pj Gubernur Maluku Utara Drs, Samsuddin Abdul Kadir.
Pesen tersebut diminta untuk segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Hal ini disampaikan Bima Arya Sugiarto saat membuka kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Akuntansi dan Pelaporan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara di lantai 3 Hotel Mercury, Jakarta (27/12/24).
Plh Mendagri, Bima Arya dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa pemerintahan di semua tingkatan frekuensinya harus sama dalam hal melayani warga dengan sepenuh hati dan menegakan prinsip transparansi.
Pemerintah memiliki program prioritas antara lain peningkatan SDM, Kedaulatan Pangan, Infrastruktur yang terus berkelanjutan dan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Desa yang terus berlanjut dan Digitalisasi pemerintahan,
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Hilirasi dan Rencana Swasembada Pangan 2027 membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri telah menjalankan arakan Menko Ekonomi agar Gubernur diminta untuk melaporkan data Irigasi yang ada di daerah masing-masing.
Jadi target kita adalah mencetak sawah juga fokus untuk memperbaiki irigasi karena ada kurang lebih 3.9 juta lahan sawah yang irigasinya perlu dibangun. Kalau irigasi dibangun maka tanamnya satu kali dan luasan sawah yang dipanennya lebih banyak termasuk di Maluku Utara, “kata Bima Arya.
Plh Mendagri mengatakan saat ini Kemendagri memiliki target Tiga hal sesuai arahan presiden untuk aksi nyata termasuk di provinsi Maluku Utara yaitu Efisiensi atau menyeimbangkan Belanja Pegawai, Pengadaan Barang dan Jasa dan Fokus Program yang berdampak pada Masyarakat.
“Bapak Mendagri Meminta jajaran pemerintahan mengurangi perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri sehingga hal-hal yang tidak berdampak pada kesejahteraan Masyarakat seperti kunjungan dan pertemuan yang tidak substantif di potong dan Perjalanan dinas dalam dan luar negeri dihemat 50 persen, “kata Bima Arya.
Kedua, Kapasitas Fiskal daerah harus diperkuat karena masih banyak daerah yang dana tranfer dari pusat masih diatas 60 sampai 70 persen maka dibutuhkan penguatan Kapasitas Fiskal, mengurangi ketergantungan pusat dan meningkatkan pendapatan daerah.
Masih banyak Kapasitas Fiskal di beberapa daerah lemah dimana ketergantungan dana dari pusat tinggi sehingga membutuhkan banyak pembelajaran, “tambah Bima Arya.
Selanjutnya, untuk kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting terlihat kegiatan perjalanan pada salah satu daerah di Indonesia dimana perjalanan dinasnya masih 61 persen dari anggaran 2 miliar dari kegiatan Stunting sehingga jelas tidak masuk akal.
Begitu pula Untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dapat dilihat bahwa perjalanan dinas masih tinggi maka jelas tidak masuk akal maka harus dilihat program yang substantif, anggaran belanja kantor dan lainnya.
Oleh karena itu, kehadiran Plh Mendagri pada saat membuka kegiatan Bimtek SIPD BPKAD Malut sebagai bentuk menyemangati pemerintah daerah agar memaksimalkan potensi daerah.
Saya tegaskan arahan presiden terkait dengan efisiensi, renovasi program harus nyambung antara visi-misi Bupati dan Walikota dengan Visi-Misi Presiden sehingga provinsi maluku Utara menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal kapasitas Fiskal dan peningkatan potensi Pendapatan Daerah, “tutup Plh Mendagri
Sementara, Pj Gubernur Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian Kementerian dalam negeri karena pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini masih membutuhkan bimbingan untuk menyempurnakan penataan SIPD Provinsi Maluku Utara kedepan.
Saat ini ada para pengelola Keuangan OPD yang hadir sebagai peserta dan saya berharap semoga dapat memperkuat SDM dalam rangka pengelolaan keuangan pada pemerintahan berikutnya, “kata Pj Gubernur.
Hadir dalam kegiatan kepala Pusdatin Kemendagri, Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya dan sejumlah Pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara. (Adm)
