AKSESNEWS.COM, SOFIFI — DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (22/10/2025).
Wakil Ketua DPRD Malut, Husni Bopeng, membuka sidang dengan menegaskan agenda ini sebagai tindak lanjut rapat Badan Musyawarah dan sesuai Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024.
Ia memberi kesempatan kepada Gubernur Maluku Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk menyampaikan penjelasan pemerintah.
Dalam paparannya, Sarbin menjawab beragam sorotan dari fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan APBD 2026.
Fraksi Partai Golkar menyoroti penurunan pendapatan transfer yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Menanggapi hal itu, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penagihan piutang daerah dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan retribusi.
Fraksi NasDem mengkritik keterlambatan penyertaan dokumen penjabaran Perkada dan mempertanyakan rasio belanja aparatur yang lebih tinggi dari belanja publik. Pemerintah menjelaskan, kenaikan belanja aparatur terjadi karena bertambahnya jumlah CPNS dan PPPK serta kenaikan tunjangan profesi guru sebesar 62,7 persen.
Fraksi Gerindra memberi apresiasi atas peningkatan akses pendidikan, namun menyoroti turunnya belanja barang dan jasa sebesar Rp 489 miliar. Pemerintah menjawab, penurunan itu akibat pembatasan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat.
Sementara penghapusan belanja transfer bukan berarti dihapus, melainkan dialihkan ke perubahan APBD 2025 untuk mengurangi beban pembiayaan 2026.
Fraksi PKB menekankan perlunya langkah strategis dalam menghadapi penurunan pendapatan hingga 20 persen. Pemerintah menyatakan akan menjadikan saran tersebut sebagai perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026.
Fraksi Hanura menilai belanja operasional masih terlalu besar, mencapai 78,3 persen dari total belanja daerah. Pemerintah menjelaskan, proporsi terbesar berada pada belanja pegawai, utamanya akibat kenaikan tunjangan profesi guru.
Sementara itu, Fraksi Bintang Demokrat (gabungan Demokrat dan PBB) memberikan dukungan terhadap RAPBD 2026 namun mengingatkan agar OPD penghasil bekerja maksimal meningkatkan pendapatan daerah serta memperhatikan DBH bagi 10 kabupaten/kota.
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (gabungan PAN dan Perindo) menanyakan langkah antisipasi defisit anggaran. Pemerintah menjelaskan, selisih pendapatan dan belanja akan ditutup melalui pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya, serta memastikan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap mendapat alokasi memadai.
Fraksi PDIP menilai target PAD masih kurang optimal dan beberapa komponen belanja terkesan tinggi. Pemerintah menegaskan bahwa penetapan target PAD telah disesuaikan dengan potensi riil dan tarif pajak daerah yang berlaku.
Sementara Fraksi PKS memberikan catatan kritis terkait optimalisasi pajak daerah dan transparansi tata kelola keuangan. Pemerintah menyatakan apresiasi atas masukan tersebut dan berkomitmen memperbaiki pengelolaan fiskal melalui digitalisasi layanan dan peningkatan akuntabilitas.
Dalam penutupnya, Sarbin menegaskan bahwa meski fiskal daerah terbatas akibat pemotongan dana transfer nasional, Pemprov Malut tetap memprioritaskan program pelayanan dasar dan pro-rakyat. Sejumlah program yang akan dijalankan antara lain pendidikan gratis, penguatan ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pasar murah, mudik gratis saat hari raya, serta program jalan tani guna memperlancar distribusi hasil pertanian.
“Seluruh pandangan dan masukan fraksi menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan RAPBD 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Sarbin.
Rapat paripurna ditutup dengan seruan Ketua DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan tepat waktu, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. (um/red)
Discussion about this post