AKSESNEWS.COM, TERNATE – Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Maluku Utara (DPPPA Malut), mengelar puncak acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2022 di Aula Hotel Jati Ternate, Jumat (2/12/22).
Puncak acara yang berlangsung dengan tema “Partisipasi bermakna menuju pembangunan inklusif yang berkelanjutan”, dihadiri Wakili Gubernur Malut M. Al Yasin Ali didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ir H. Abuhari Hamzah dan ratusan anak para penyandang disabilitas di Kota Ternate serta para Ketua Organisasi Perempuan, dan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak.
M. Al Yasin Ali mengatakan, HDI diperingati oleh masyarakat dunia setiap tanggal 3 Desember, dan ini merupakan salah satu upaya meneguhkan komitmen bangsa lndonesia dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, “ucapnya.
“Kegiatan ini sebenarnya adalah momentum bagi kita semua untuk mengingatkan kembali akan pentingnya bagaimana kita menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, “katanya.
Orang nomor dua di Malut menegaskan, HDI bukan sekedar upacara, bukan saja sekedar seremonial, tetapi HDI dapat diisi dengan menampilkan karya-karya yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas karena mereka mampu berkarya lebih.
Menurutnya, sampai saat ini penyandang disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan.
Bahkan, Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.
Melalui kesempatan tersebut, Al Yasin mengajak semua pihak bahwa betapa pentingnya menggugah kesadaran masyarakat terhadap keberadaan para difabel. Pasalnya, sampai saat ini masih saja ada diskriminasi di masyarakat terhadap mereka.
Dikatakan, penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang sama layaknya masyarakat lainnya, hanya saja memiliki kebutuhan yang berbeda. Para penyandang disabilitas harus lebih sering muncul di masyarakat, baik secara fisik maupun secara virtual, agar kehadiran penyandang disabilitas dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak menyandang disabilitas.
Kedua pihak harus lebih sering berinteraksi, agar masing-masing saling mengenal dan memahami, sehingga selanjutnya dapat bersikap dan berperilaku yang tepat.
“Selamat Hari Disabilitas Internasional Tahun 2022, Mari kita selalu menjaga emansipasi antar sesama manusia, “ujar Ali Yasin.
Sementara, Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musrifah Alhadar dikesempatan tersebut menyampaikan, acara peringatan HDI yang dilaksanakan oleh DPPPA provinsi Malut bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat akan persoalan – persoalan yang terjadi terkait dengan kehidupan penyandang disabilitas, menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, memberikan dukungan untuk meningkatkan kemandirian serta memperjuangkan hak martabat dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di segala bidang.
“HDI atau International Day of Persan ons with Disablities yang diperingati oleh masyarakat dunia setiap tanggal 3 Desember, merupakan penghormatan, perlindungan , pengakuan atas harkat , martabat dan hak-hak disabilitas sebagi bagian dari hak asasi manusia, “katanya.
Disampaikan, berdasarkan pengesahan undang-undang no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menandai perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas yang sebelumnya dipandang sebagai objek menjadi subjek yang harus dilindungi haknya dan mendapatkan kesempatan yang sama.
Lanjutkan Musrifah menyampaikan bahwa Perwujudan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas membutuhkan sinergi keseluruhan sektor, tidak bisa hanya bertumpu pada sektor tertentu saja.
Sebab, untuk mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas tidaklah mudah. Hal tersebut karena keterbatasan data, analisis dana dan political will sering menghambat penyandang disabilitas mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan peradilan dan berbagai layanan publik hingga dalam situasi crisis atau bencana, sistem perlindungan dan pelayanan publik belum dapat memberikan perlindungan yang komperhensif bagi semua warga negara.
“Terdapat ruang bagi perbaikan agar berbagai kebijakan dapat lebih inklusif, berkeadilan dan menyeluruh. Salah satu indikator kemajuan sebuah negara/daerah ternyata juga terkait seberapa baik negara itu melindungi, menghormati , dan memenuhi hak warga yang rentan seperti penyandang disabilitas .
Salah satu yang dapat diupayakan adalah dengan memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pemenuhan, perlindungan hak penyandang disabilitas juga menjadi dasar dilaksanakannya pemantauan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas .
“Saya berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik dalam sektor apa pun serta semakin adanya kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan mereka diberikan fasilitas pendidikan, kreatifitas, bermain dan ruang publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, “harapnya.
Untuk itu, saya sampaikan bahwa kita semua-sama. Oleh karena itu kita semua harus diperlakukan sama, mari kita perlakukan penyandang disabilitas setara dengan penduduk lainnya.
Usai memberikan sambutan, kemudian dilanjutkan degan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas PPPA Malut berupa kursi roda, alat bantu dengar dan permainan edukasi kepada kepala sekolah Luar Biasa TK Ngidi, Kepala Sekolah SD LB Ngidi dan Kepala Sekolah SMP LB Ngidi. (*)
