AKSESNEWS.COM, TIDORE – Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain mengikuti Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang Rapat Wali Kota, Senin (9/1/2023).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia secara Virtual. Di kesempatan tersebut, Tito Karnavian menyampaikan, tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan global, di negara eropa harga barang jasa naik, begitu pula di negara-negara lainnya, telah diberlakukan pernghematan energi, apalagi di musim dingin seperti saat ini.
“Secara rill kita ketahui bahwa angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, peran pemerintah daerah sangat penting dan terbukti kita lihat di bulan September inflasi kita mencapai 5,9 persen, di bulan Oktober turun menjadi 5,7 persen, Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi penurunan sedikit di bulan November, ternyata bisa turun sampai ke angka 5,42 persen, ” kata Tito.
Tito menambahkan, di akhir tahun 2022, dari Badan Pusat Statistik merilis angka kenaikan sedikit yaitu 5,51 persen, hal ini terjadi karena ada perayaan Natal dan Tahun Baru, meskipun begitu kerja Pemerintah tidak sia-sia, masalah stabilitas harga bahan pangan, barang jasa dan kenaikan harga itu menjadi konsern yang paling utama, terutama di masyarakat bawah.
“Olehnya itu Presiden meminta kepada kita semua untuk mendukung dan konsisten mengendalikan harga barang dan jasa yang kita sebut dengan indikator inflasi,” ucap Tito
Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono dalam rakor tersebut memaparkan, ada 4 hal yang berpengaruh pada inflasi tahun 2022, yaitu pemulihan pandemic covid 19 yang mengakibatkan ketidakseimbangan supply demond memicu kenaikan harga komoditas, konflik geopolitik yang menyebabkan terganggungnya rantai pasok terutama untuk pangan dan energi, adanya inflasi yang cukup tinggi di beberapa negara, sehingga dilakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang memicu capital outflow dari negara berkembang, dan tekanan inflasi global.
“Perekonomian global mengalami sejumlah guncangan sepanjang tahun 2022, berakibat pada tertahannya pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, data peristiwa 2022 dijadikan sebagai upaya mengendalian inflasi di tahun 2023, ” papar Margo Yuwono.
Sementara untuk potensi inflasi di bulan Januari 2023, Margo Yuwono mengatakan, terpantau dari indikator perubahan harga sampai minggu ke 1 Januari 2023, komoditas-komoditas yang menyumbang kenaikan harga diantaranya, cabai rawit di 81 Kab/Kota, beras di 72 Kab/Kota, cabai merah di 65 Kab/Kota, bawang merah di 56 Kab/Kota, daging ayam ras di 55 Kab/Kota dan minyak goreng di 39 Kab/Kota.
“Adapun upaya pengendalian harga komoditas sebagai berikut, memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar provinsi, serta menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang subtitusinya,” tutur Margo Yuwono.
Terdapat dua daerah yang inflasinya rendah yaitu Provinsi Banten 4,56 persen dan Kabupaten Buleleng 4,63 persen. Sementara inflasi daerah yang paling tertinggi yaitu Kabupaten Kota Baru Kalimantan 8,65 persen.
Turut mengikuti rakor ini, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tidore Kepulauan M. Nasir A Rahman, serta pimpinan OPD terkait. (NT/rls)
