AKSESNEWS.COM, TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali meminta kerjasama seluruh stakeholder dalam mengejar target penurunan angka kemiskinan Tahun 2023 di Provinsi Malut.
Hal ini disampaikan mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor), dilaksanan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut.
Rakor tentang Penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Malut dihadiri langsung perwakilan kepala daerah di 10 kabupaten/kota. Berlangsung di Sahid Bela Hotel, Jumat (14/7/2023).
Wagub Malut M. Al Yasin Ali mengatakan sebagaimana diketahui bersama, bahwa kemiskinan menjadi program dalam Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Malut Tahun 2020-2022.
“Dalam penanggulangan kemiskinan sesuai program RPJMD Provinsi Maluku Utara tersebut akan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen,” kata Wagub Malut dihadapan peserta Rakor.
Wagub Al Yasin mengungkapkan, bahwa saat ini tingkat kemiskinan di Provinsi Malut yakni 6,32% (Enam, tiga puluh dua persen) dan itu pada tahun 2022, dimana ditargetkan akan turun di Tahun 2023 nanti.
Menurutnya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu dirinya meminta dukungan kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama, saling bahu membahu agar target tersebut dapat tercapai.
Wagub menjelaskan Rakor ini sangat penting dilakukan, sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim kabupaten/kota.
“Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah permasalahan kemiskinan yang ada di Maluku Utara,” kata Wagub.
Wagub mengharapkan Rakor ini dapat hasilkan rujukan kepada masyarakat miskin yang lebih efektif dan efesien. Dengan demikian kelompok masyarakat dapat mengakses kegiatan produktif agar dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin.
Selain itu dikatakan bahwa, dari sisi produktif diupayakan agar kelompok tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sehingga program peningkatan keterampilan dan kualitas mendukung pengembangan usaha.
Lanjut Wagub, dengan demikian maka secara lambat laun dapat meningkatkan skala usaha pelaku usaha lain sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.
“Kepada semua kepala daerah dan pimpinan instansi terkait saya meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat di daerah masing-masing sehingga setiap kebijakan dan program kegiatan dapat sejalan,” pungkasnya. (*)
