AKSESNEWS.COM, TIDORE – Usai melakukan koordinasi terkait penginputan IPKD, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo didaulat untuk menjadi Narasumber dalam Podcast “Pieter Show”, salah satu program inovasi dan edukasi terkini dari Badan Strategi Kabijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, di Perpustakaan Soepardjo Roestam, Jakarta, Senin, (15/1/2024)
Dalam podcast tersebut, Ismail memaparkan, terkait kondisi keuangan di Kota Tidore Kepulauan, fiskalnya masih mengharapkan dana dari pemerintah pusat, karena Tidore tidak seperti Kabupaten/Kota yang lain, yang memiliki perusahaan, meskipun demikian Kota Tidore Kepulauan memiliki sumber daya manusia (SDM) dan potensi di sektor Pariwisata.
“Dengan dana pusat yang masuk, kami maksimalkan, sehingga unsur pembangunan itu bisa terpenuhi, seperti pada sektor Kesehatan dan Pendidikan, untuk capaian indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan jauh lebih baik, untuk penuntasan kemiskinan kita turun, terkait inflasi Tidore juga terrendah, penanganan stunting pun kita sama,” Ucap Ismail.
Ismail menambahkan, dengan memaksimalkan dana dari pusat, sehingga tantangan-tantangan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan bisa terjawab, meskipun tidak memiliki sumber daya alam, dengan adanya sumber daya manusia, yang digerakkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, satu per satu tantangan Pembangunan di Kota Tidore Kepulauan bisa terjawab.
Meskipun kecil di dalam peta Indonesia, Ismail mengatakan, Kota Tidore Kepulauan mempunyai sejarah dalam peradaban dunia, karena titik nol jalur rempah itu berada di Tidore.
“Kita memiliki Pulau Maitara yang pernah menjadi ikon uang 1.000, Tidore juga memiliki wisata bawah laut yang indah bagi pecinta diving, wisata sejarah, dan juga ada wisata air terjun di daratan Pulau Halmahera,” Imbuh Ismail.
Lanjutnya, Kota Tidore Kepulauan juga pernah mendapat penghargaan adipura sebagai Kota Kecil terbersih selama 9 kali berturut-turut, karena kebersihan lingkungan, sudah menjadi budaya masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, Kota Tidore juga ditetapkan sebagai Kota Santri, dimana pada waktu-waktu tertentu, aktivitas masyarakat dibatasi untuk menghargai waktu beribadah, seperti pada waktu Sholat Magrib dan sebagainya.
Sementara, dalam rangka menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, Ismail Dukomalamo mengatakan, untuk sementara Kota Tidore Kepulauan belum memiliki nilai, karena masalah sosialisasi penginputan IPKD yang tidak tersampaikan hingga ke Kota Tidore Kepulauan.
“Namun melihat presensi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) secara umumnya sangat bermanfaat bagi daerah, semoga setelah koordinasi ini, kita dapat menerapkannya secara maksimal, sehingga IPKD Kota Tidore Kepulauan kedepannya mendapat nilai yang baik sesuai harapan kita bersama,” Ucap Ismail.(Hms/nt)
