AKSESNEWS.COM, TIDORE – Empat orang staf Media Center Kota Tidore pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Kepulauan mengikuti pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024) Pagi.
Pelatihan jurnalistik yang bertajuk Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsroom atau JARKOM tersebut terdiri dari empat kelas pelatihan, masing-masing diantaranya, Jurnalisme Data, Mobile Journalism, Media Relations dan Jurnalisme Pemerintah Ramah SEO yang diikuti oleh para Media Center Daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Indonesia.
Dari empat staf yang dikirim mengikuti Pelatihan tersebut, dua diantaranya mengikuti pelatihan Jurnalisme Pemerintah Ramah SEO, dan dua staf lainnya mengikuti Mobile Jurnalisme dan Jurnalisme Data. Pelatihan tersebut menghadirkan Moh. Taufiq Rauf selaku Redaktur pelaksana Infopublik dan Jufri SEO Fundamentals sebagai Pembicara. Staf media center Kota Tidore yang mengikuti pelatihan jurnalistik tersebut masing-masing Purnawan Benny Swantara, Gunawan Junaidi, Sitrayuliani Umar dan Zaitun Toduho.
Melihat kebermanfaatan dari pelatihan yang berlangsung sekitar 7 jam lebih tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ridwan Hadji mengatakan, Pelatihan JARKOM ini memberikan dampak yang sangat positif bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Info Publik di Daerah, khususnya di Media Center Kota Tidore Kepulauan.
“Harapannya, selesai mengikuti Pelatihan ini, pengalaman yang didapat selama mengikuti pelatihan dapat dikembangkan, khususnya dalam pengelolaan Media Center Tidore, agar kedepannya Media Center Tidore dapat terus bersaing, dan tidak hanya sekedar memberikan informasi, namun juga mampu mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat melalui informasi yang positif,” Ucap Ridwan.
Adapun tujuan dari Pelatihan JARKOM ini juga meningkatkan kecepatan penyebaran informasi kenegaraan dan kemasyarakatan, sehingga masyarakat dalam dan luar negeri dapat mengikuti kebijakan dan perkembangan pembangunan yang dilakukan Pemerintah, serta meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan Pemerintah.(HMS)
