AKSESNEWS.COM, TERNATE —Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara meminta agar seluruh bendahara di OPD Pemprov Malut segera menyelesaikan laporan keuangan tahun 2023.
Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Maluku, Ahmad Purbaya, Rabu (6/3/24).
Menurutnya, BPKAD sudah rapat bersama para bendahara OPD lingkungan Pemprov Malut. Dimana laporan keuangan (Calt) dan neraca laporan keuangan yang tidak nyambung sehingga perlu diperbaiki.
“Laporan dan neraca keuangan segera diperbaiki dan diselesaikan. Jangan sampai pada saat konsultasi keuangan, akan ada hal-hal yang sulit lantaran Calt dan neraca OPD pada laporan keuangan tak nyambung,”ungkapnya.
Purbaya mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan melakukan pemeriksaan keuangan di tahun 2024 berjalan.
Selain juga dalam rapat tersebut, pihaknya menjelaskan ke sejumlah bendahara OPD terkait dengan pembayaran tunggakan TPP bahwa, pembayaran ini masih menunggu adanya kebijakan dari Mendagri.
“Saya sudah Rapat konsultasi dengan Sekprov untuk memintanya menyurat ke Kemendagri untuk meminta izin mendahului pembayaran TPP tersebut, ” jelasnya seperti dikutip dari Halmaheraraya.id.
Sambil menunggu keputusan dari Mendagri, pihaknya telah memerintahkan agar para bendahara segera memasukkan dokumen perlengkapan pembayaran TPP seperti SKP dan daftar hadir.
Alumni Lemhannas ini menambahkan, Keuangan akan melakukan rapat bersama Sekprov dan Plt Gubernur dan ketika jika ada kebijakan untuk membayar, maka dokumen semua dari bendahara itu sudah siap dan hanya tinggal membuat SPP dan SPM.
“Jadi siapkan semua dokumen agar Pembayaran TPP secepatnya terlaksana. Jangan sampai nanti ada balasan dari Kemendagri untuk menyetujui atau ada kebijakan dari pimpinan daerah setujui pembayaran TPP mendahului tetapi dokumen tidak lengkap maka akan menghambat proses pencarian TPP. (HR)
