AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Penjabat (Pj.) Gubernur Maluku Utara, Drs. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si., menghadiri Rapat Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku Utara, bertempat di Ruang Rapat, Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (30/5/24).
Dalam pembukaan sambutannya, Samsuddin menyampaikan pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur dan transformasi govtech agar dapat meningkatkan daya saing kedepannya.
“Bapak Presiden menekankan, seluruh pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan transformasi govtech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia melalui implementasi SPBE di Pemerintah Daerah,” tutur Samsuddin.
Sebagai informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia telah digelar pada 27 Mei 2024 lalu di Istana Negara. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
Samsuddin melanjutkan, meminta agar pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara harus bersinergi bersama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Presiden mengkritisi adanya 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih,”
“Maka dimulai hari ini secara bersama berkolaborasi dengan tim Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, harus dilakukan evaluasi mendalam dan dibuktikan hasilnya dalam waktu dekat,” imbuh Pj Gubernur Malut.
Ia juga mengatakan, semangat keterpaduan harus menjadi cara-cara baru yang diterapkan. Tujuannya, untuk mengefisienkan dan mengintegrasikan aplikasi instansi di Maluku Utara. Samsuddin berharap, budaya satu inovasi satu aplikasi dapat ditinggalkan. Pasalnya, banyaknya aplikasi malah membuat operasional antar-lembaga menjadi sulit. Dengan keterpaduan, aplikasi menjadi lebih sederhana dan berguna dalam melayani masyarakat.
“Sehingga program nasional GovTech yang diluncurkan Bapak Presiden lalu dapat berhasil, yaitu tercapainya penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi,” pungkas SAK.
Adapun rapat dihadiri Jajaran Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku Utara, Kepala Bagian Protokol, ASN beserta tamu undangan lainnya. (at/Adm)
