AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Abdul Farid Hasan mengingatkan agar para Pokja dalam pengadaan barang dan jasa patut memperhatikan indikator-indikator yang harus dipenuhi sebagai bentuk menghindari tindak pidana korupsi.
Tak hanya Itu, ini juga sebagai upaya untuk menaikkan nilai Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) KPK yang menurun saat ini untuk provinsi Maluku Utara.
“jadi menurut hasil tadi di rapat, ternyata dari tahun ke tahun menurun dari tahun 2020 dari 70% secara kumulatif turun-turun sampai di tahun 2023 cuma 36% tapi itu akumulatif dari area intervensi, “katanya.
Korupsi ini banyak bidang, jadi beberapa bidang dalam MSpi yang menjadi area intervensi yang artinya ada yang harus di intervensi yaitu area perizinan, area pengadaan barang dan jasa, area perencanaan dan penganggaran, area perizinan dan lain sebagainya.
Karena itu, salah satu tugas terbesar kita sekarang yaitu bagaimana kita meningkatkan ini, karena kalau meningkatkan poin itu artinya kita juga mendukung gerakan untuk pencegahan korupsi.
Bahkan, KPK juga mendorong kita agar harus banyak pengadaan itu lebih banyak pakai porcasig, jadi langsung kayak belanja di shopee Tokopedia atau belanja di marcate plaz dan ini juga menjadi keinginan KPK karena dalam over casing harga ditentukan oleh penjual. (At/red)
