AKSESNEWS.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Ombudsman RI. Selain pemprov Malut, tampak juga dihadiri unsur Forkopimda dan para Bupati/Walikota se-Malut, bertempat di lantai II kediaman Gubernur Eks Crysant Ternate, Kamis (4/7/24).
Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran informasi, masukan serta solusi terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terhadap masyarakat di Maluku Utara.
Pj. Gubernur, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, dalam arahannya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, M.Hum, di Maluku Utara. Hal ini dirasa sangat penting untuk melihat secara langsung dinamika dan perkembangan sistim pelayanan publik yang berada di Malut sebagai salah satu daerah provinsi kepulauan.
“Kita (red, pemerintah) tentunya tetap bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, namun pekerjaan yang dilakukan ini tetap dipantau oleh Lembaga yang berwenang (Ombudsman), tujuannya agar kita bisa mengetahui sejauh mana capaian standar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pekerjaan yang dilakukan,” ungkap Pj. Gubernur.
Ombudsman juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemprov Malut masih berada pada zona kuning (kategori zona sedang), tentunya kami terus berupaya untuk berada di zona hijau (kategori zona tinggi),” katanya.
Hal ini menurut Pj. Gubernur, penting untuk dilakukan perbaikan disemua tingkatan, agar penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan pencegahan terjadinya maladministrasi tidak terjadi dalam semua unsur sistim pemerintahan di Malut.
Terkait dengan hal itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang telah menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Ini menjadi tahun terakhir RPJMN, Ombudsman telah dipercaya untuk melakukan penilaian, pengawasan pada pemerintahan. Kami berharap kepada pemerintah daerah yang masih berada di zona merah dan kuning, agar lebih tingkatkan lagi kinerja pelayanan publik untuk bisa berada pada kategori zona hijau,” pintanya.
Dirinya menyinggung terkait dengan hajatan negara yakni, Pilkada secara serentak, bahwa diharapkan kepada para kandidat calon Gubernur, Bupati/Walikota agar memiliki komitmen yang kuat tentang pelayanan publik.
“Terutama kepada partai politik yang memiliki resources (sumber daya) terhadap orang-orang (kandidat) yang dicalonkan, agar memiliki komitmen serta kepedulian pada peningkatan kualitas pelayanan publik, komitmen pada isu-isu masyarakat yang kita harapkan adalah perbaikan dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Menurutnya, orientasi yang objektif harus ke pelayanan publik. Dengan begitu maka, masyarakat bisa menawarkan ke pemerintah terkait dengan akses Keadilan, Keterbukaan, Kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
“Tentunya kami berharap sinergitas antar sesama pemangku kebijakan pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga yang ada di Malut, agar pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat,” akunya.
Selain arahan dan pengantar dari Pj. Gubernur dan Ketua Ombudsman RI, dilanjutkan dengan mendengarkan informasi dan masukan dari para Forkopimda serta perwakilan dari Bupati/Walikota se-Malut.
Hadir dalam rapat itu, Pj. Gubernur, Ketua Ombudsman RI, Kapolda, Danrem 152/Baabullah, Danlanal Ternate, mewakili Kabinda, Wakajati, mewakili KPT Malut, Ketua Ombudsman Malut, Sekda Halbar, Sekda Taliabu, serta perwakilan dari Pemda Kabupaten/Kota lainnya. (at/Adm)
