AKSESNEWS.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) mengelar Rapat Evaluasi Penginputan Data Oleh PPK Pada Aplikasi SPSE Provinsi Maluku Utara tahun 2024, bertempat di lantai 3 Hotel Emerald Ternate, Kamis (11/07/24).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Pj.Gubernur Maluku Utara yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah, Kadri La Etje, dan diikuti para PPK serta pejabat perencanaan, UPTD 10 kabupaten dan kota serta para Narasumber dari BPBJ Setda, Takdir Ali Mahmud, Iksan dan Krisnawanto serta peserta rapat.
Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, maka perbaikan secara terus menerus dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan agar prosesnya dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien dengan tata kelola yang baik.
Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Maluku Utara melalui sambutannya yang dibacakan oleh Plh. Sekretaris Daerah, Kadri La Etje.
Menurutnya, Materi -materi kompetensi kemampuan tentang pemahaman pengadaan barang dan jasa penting sekali untuk kita semua karena tidak ada satupun obyek yang tidak dapat mengadakan, semua memiliki pengadaan barang dan BPBJ menjadi pusat keunggulan yang akan terus melaksanakan pembinaan kepada para pelaku pengadaan.
Dikatakan, tahun ini kita berupaya wujudkan kerja-kerja yang transparan dengan masuk dalam sebuah aplikasi modern yang dikenal dengan SPSE, yang merupakan salah satu metodologi dalam rangka menjaga dan mengawal sistem kerja di lokasi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, “katanya.
lanjut Kadri, PPK berperan sebagai pelaku pengadaan itu karena mandat yang diterima merupakan kewenangan serta pengalaman dan tanggung jawab berada di tempat ini.
Untuk itu, Plh. Sekprov menghimbau, ke depan ketika bekerja harus cermat tidak ada lagi intervensi dari pimpinan.
Tak hanya itu, Kadri juga menyampaikan beberapa permasalahan tentang kasus pengadaan, dan untuk mengatasinya PPK bekerja sama dengan Sekretaris dan Pimpinan OPD untuk melakukan proses sehingga semua terdata dengan jelas, akurat dan dapat ditelusuri.
“Saya sampaikan pesan Pj Gubernur agar semua update setelah melakukan proses penginputan dan berharap dengan adanya pertemuan ini secara khusus akan dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan dan untuk memecahkan masalah yang terjadi sekaligus mengantisipasi masalah yang akan dihadapi, dalam hal percepatan penginputan data pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi SPSE,” ujar Plh Sekda mengakhiri sambutannya.
Sementara, Plt. Kepala BPBJ Setda Provinsi MU Abdul Farid Hasan juga berharap agar rapat ini dapat menghasilkan progres yang signifikan setelah kegiatan ini yang tadinya belum dicatat itu harus dicatat tehnik untuk kecepatan.
Selain itu, untuk menghimpun itu sangat sederhana dan harus dipelajari agar kita tahu bagaimana cara user untuk digunakan menjadi pedoman kita semua, “ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kegiatan Arisko Zan Longaris dalam laporannya menyampaikan tujuan penggunaan aplikasi SPSE adalah mudah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam BPJ Pemerintah dengan cara mempercepat proses pengadaan.
Di samping itu, dengan aplikasi SPSE, seluruh tahapan pengadaan barang,/ jasa pemerintah dapat di lakukan dengan mudah secara online. (at)
